Gresik Berita TKP-Com  LSM (lembaga swadaya masyarakat) Alam semesta angkat bicara… Pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) diambil Pemkab Gresik.

Jika saat ini, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban soal pemberian CSR perusahaan ke masyarakat luas terutama perusahaan wilayah selatan di kabupaten Gresik, habis diambil Pemkab.
Ucap Hasan” selaku ketua lembaga swadaya masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial yang dibahas ini kewajiban untuk kepentingan sosial masyarakat luas akan dibebankan ke semua perusahaan yang sudah terdaftar di kabupaten Gresik,

“Kami ingin semua perusahaan Tbk, maupun swasta, wajib difahami,” kata Hasan selaku ketua Lembaga, kepada awak media.

Hasan” mengatakan, UU Tanggung Jawab Sosial diinisiasi dengan beberapa tujuan. sudah jelas Pertama, memperkuat kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial ke masyarakat, terutama di wilayah sekitar, bukan hanya untuk kepentingan Pemkab Gresik.’ semata.”Ada apa ini..!!
banyak wilayah selatan masyarakat yg kena dampak Perusahaan, diwilayah Driyorejo terutama, Pemkab maupun Bupati Gresik tutup mata.

Kata Hasan” menilai, pelaksanaan program CSR walau selama ini sudah ada, masih lemah. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan program CSR juga dilihat oleh lembaga swadaya masyarakat, ini sangat disayangkan ke tidak transparan, pemerintahan kabupaten Gresik.

Tujuan kedua, membantu sinkronkan program pengentasan sosial dan kemiskinan masyarakat terutama disekitar wilayah selatan perusahaan di kabupaten Gresik,

Hasan” mengatakan, melalui aturan undang- undang, pelaksanaan program CSR yang selama ini tidak terkoordinasi dengan baik & tidak tepat sasaran, kami akan terus ber’suara, untuk masyarakat wilayah selatan kabupaten Gresik.

“Kami dengan program penanggulangan kemiskinan, sosial pengangguran, teknisnya dan fakta di lapangan tidak sesuai” ujar Hasan’.

Menanggapi soal ini, Stake Holder Relation, Regional Relation, dan CSR, mengatakan, pada dasarnya tidak tepat alasan perusahaan dengan tanggung jawab CSR. yang diberikan banyak kepentingan Pemkab Gresik. yang meminta dana CSR’ tersebut.

Menurut Hasan”, selama ini kontrol lembaga swadaya masyarakat juga ingin memperhatikan kepentingan sosial masyarakat sekitar perusahaan dengan baik.

Tapi kenapa kegiatan pergerakan, maupun keperluan sosial masyarakat, yg diselenggarakan oleh lembaga maupun Ormas, diwilayah kabupaten Gresik, kita selaku Lembaga susah menjembatani untuk kepentingan sosial.
Ini sangat-sangat tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, hanya memihak diPemkab, yang jelas sudah ada Anggaran dana APBD maupun APBN.
“Kenapa masih mengambil dana CSR’ yg terutama Untuk Menunjang kepentingan masyarakat.

Tiap yang kita ajukan’ Proposal menolak’ pihak yg mewakili perusahaan bilang sudah diambil olem Pemkab Gresik, ucap perwakilan yg kita temui, selaku Staf maupun HRD Pabrik” Ucap Hasan” kenapa seperti ini semua perusahaan besar di kabupaten Gresik, sangat tidak tepat” tetap kata ketua LSM Alam Smesta, dia meminta agar kewajiban CSR perusahaan harus mematuhi aturan UU yang berlaku Menurut dia, dana dari keuntungan yang dikeluarkan perusahaan sudah besar, cuman hanya diminta kepentingan Pemkab Gresik.

Kata” Supanji tokoh masyarakat sekitar, Kita Sangat sedih kena dampak”lingkungan wilayah Driyorejo selatan, pencemaran udara bau tidak sedap, air sungai, aliranya dampak banjir dipemukiman masyarakat sekitar sangatlah dirugikan.

Apalagi, kata Hasan” selain CSR, kebijakan pemerintahan terutama diwilayah kabupaten Gresik, harus jelas tepat sasaran dimasyarakat, pergerakan sosial, bukan hanya untuk kepentingan Pemkab Gresik aja.( Kusno )