Kunjungan Dewan Komisi C Melakukan Sidak Di Kampung Kalisari Damen

0
51

Surabaya Berita TKP-Com 

Terkait kasus penggusuran pada Kampung Kalisari damen gang makam Kelurahan kalisari Kecamatan Mulyorejo yang di klaim oleh pihak  Balai Berantas Wilayah Sungai (BBWS) yang sudah pernah di lakukan Hearing di DPRD minggu lalu pada tanggal 10 /03/2020 yang hasilnya nantinya akan di lakukan SIDAK langsung oleh DEWAN KOMICI C.

Kemarin(16/03/20)Baktiono didampingi anggota Dewan lainya, telah melakukan inspeksi mendadak(sidak) di lokasi dengan melakukan peninjauan atas fakta dilapangan dengan apa yang telah dijadikan materi dalam hearing.

Sementara itu,saat dilokasi pihak warga melalui pemangku wilayah,Ketua RW 03,Ketua RT03,tokoh masyarakat,Kuasa Hukum beserta LSM saat confpers dilapangan menyampaikan bahwa tidak benar jika kampungnya itu milik BBWSB atau juga sebagai pemicu terjadinya banjir di wilayah lain”,disini itu tidak ada sungai besar yang dituduhkan oleh BBWSB,karena yang ada dulu itu tanggul pemisah antara air asin dan air tawar untuk mengairi sawah”,ujar M Nasir sesepuh kampung Kalisari Damen.

Sedangkan Abd Muntholib selaku Ketua RW 03,dirinya merasa di anak tirikan oleh pihak lurah dan camat karena tidak dianggap sebagai pemangku wilayah.

“Saya ini bagian dari pemerintahan yang sah di kampung Damen,tapi kenapa ketika kampung kami mau digusur kok tidak komunikasi dengan kami,apakah pemerintah ini mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai pemerintah itu sendiri? “,ujar Abd Muntholib dengan nada geram.

Sedangkan dari kuasa hukum warga Choirul Subeki SH mengatakan”,bahwa andai kata disini adalah tanah milik pemerintah,maka sesuai Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 pasal 42 ayat (1) dan (2) serta pasal 43 ayat (1)(2)(3) tentang barang milik negara maka tanah tersebut harus dirawat dan diberi batas serta didukung dengan bukti kepemilikan yang sah.

Jika BBWSB dalam hal ini tidak dapat menunjukkan hal tersebut,maka kami selaku kuasa hukum akan mengajukan class action,karena dengan adanya plang plang yang dipasang ini telah mengganggu klien kami”,ujar Choirul saat dilokasi.

Sementara itu,Achmad Garad selaku Ketua LSM GARAD yang juga mendapatkan kuasa investigasi,saat dilapangan mengatakan bahwa dirinya akan terus menggali data terkait perihal kepemilikan lahan tersebut”,kami akan segera surati BBWSB(Balai Besar Wilayah Sungai Brantas)terkait apa yang ditunjukkan saat sidang hearing di Komisi C beberapa waktu yang lalu.

Kami semua tau pihak BBWSB melalui perwakilannya menunjukkan peta wilayah yang dianggap menjadi dasar acuan kepemilikan lahan,pada intinya kami akan terus menggali data termasuk juga pada pihak Lurah dan Camat terkait keberadaan RT RW dikampung Kalisari Damen,jika semua sudah terkumpul tinggal diteruskan kepada kuasa hukum supaya dilakukan upaya upaya hukum lanjutan”,ujar Achmad Garad dengan nada optimis.

Baktiono selaku Ketua Komisi C saat dikonfirmasi melalui nomor WA nya mengatakan “,jangan ada penggusuran terhadap Warga Kalisari Damen yang diperkirakan ada 170 KK tersebut. “Mereka juga masyarakat Surabaya, Mereka Punya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Mereka Punya Kartu Indonesia Pintar (KIP) mereka juga punya BPJS, ” Ungkap Baktiono, Saat di Konfirmasi melalui Telepon, Senin (16/3/2020) Pukul 18.00 WIB.

Lebih lanjut Baktiono menjelaskan, Bahwa Warga Kalisari Damen dan Kalisari Damen Gang Makam juga turut andil dan mensukseskan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya serta Pemilihan Anggota Dewan baik DPR RI, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kota Surabaya.

“Pemerintah Surabaya jangan Gegabah dulu melakukan Penggusuran terhadap Pemukiman Warga. Ya dilihat dulu pembuktiannya kalo itu merupakan tanah milik BBWSB.Pokoknya Jangan digusur dulu,” Jelas Baktiono.(lutfi)