LPK-LI Siap Mendapingi Debitur Pengajuan Penunggakan Angsuran Selama 1 Tahun ke Leasyng 

0
95
Jakarta Berita TKP-Com  ekonomi dampak sangat signifikan mempengaruhi penyakit virus korona 2019 atau COVID-19 yang telah mewabah ke 29 provinsi di Indonesia. Menanggapi hal ini Presiden Joko Widodo memberikan kemudahan pada sektor usaha yang terdampak wabah ini.
Sementara khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa OJK telah memberikan kelonggaran dana kredit untuk nilai kredit di bawah Rp. 10 miliar.
“Baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, tunda cicilan sampai 1 tahun juga penurunan bunga”, kata Jokowi.
Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan bahwa pemberian stimulus ini tertuang dalam peraturan OJK No. 11 / POJK.03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Kontra-siklikal yang berkaitan dengan kebijakan distribusi penyakit Virus Corona 2019.
“Dengan diterbitkannya POJK ini maka stimulus yang diperlukan untuk industri perbankan telah berlaku sejak 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengindetifikasi debitur-debiturnya yang perlu diterbangkan dengan kontrak COVID-19 dan segera digunakan sebagai stimulus yang diminta POJK”, papar Heru untuk siaran persnya.
2.Restrukturisasi 
Dengan Meningkatkan kualitas kredit / Perbaikan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.
Beberapa sektor ekonomi yang mendukung pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan pertanian, dan pertambangan.
Hal ini ditekankan karena Indonesia masih menerapkan Bimbingan Sosial dalam memutus rantai penularan COVID-19.
Lalu debitur seperti apa yang akan mendapatkan keringanan? Berikut kriterianya:
1.Debitkan kontribusi kenaikan COVID-19 dengan nilai kredit / leasing di bawah Rp.10 miliar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR).
2. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk pembayaran cicilan pokok / bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditentukan oleh bank / leasing.
3. Mengajukan kepada bank / leasing dengan mengirimkannya melalui saluran komunikasi bank / leasing. 
4. Jika dilakukan secara kolektif dikumpulkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank / leasing.
Secara terpisah, Amruly Djatmiko selaku Kapimkorwil Jatim bersama Dodik Firmansyah selaku Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Pusat memaparkan bersama kami saat ini di tengah-tengah diterbangkan dunia dan wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan jumlah dan perlindungan berbagai aspek kehidupan. 
Kami Lembakum Indonesia turut mendukung agar setiap orang berkenan memperoleh makna dari Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 dan Permenkes No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19). 
Dan kami Dari Lembaga Perlindungan Konsumen Lembakum Indonesia (LPK-Li) siap membantu debitur untuk pendampingan pihak leasing yang menolak debitur dalam pengajuan tunggakan angsuran tersebut.sebab harus mengikutin peraturan pemerintah dan ini intruksi langsung dari Presiden Joko Widodo
Pihak debitur bisa langsung datang di kantor kami yang beralamatkan di Perumahan Green River paket Blok 5B / 10 Boteng Menganti gresik atau ke Hotline 082140988880/085806633657 A / N FIrman Atau Djatmiko.    (Dadang)