Tendensi RW Tidak Tergapai, Gencar Aksi Provokasi Tutup Sekolahan

0
100

Surabaya BeritaTKP-Com mengingat perlunya pendidikan layak bagi regenerasi bangsa merupakan amanah nyata yang harus diwujudkan demi menuju keutuhan bangsa yang sehat dan cerdas.

Bersamaan dengan pandemi covid-19 serta penerapan aturan tentang PSBB, tidak menjadikan hambatan bagi seseorang yang menyandang sebagai profesi guru untuk tetap melanjutkan abdi tugasnya mendidik siswa-siswi berharap agar kelak murid-murid punya hak hidup yang layak sebagai warga Negara Indonesia,

komunikasi secara solid antara wali murid dengan guru yang ada disekolahan juga merupakan bentuk tanggung jawab yang harus terwujud.

Kendati demikian, fasilitas pendidikan harus tetap dijaga dan dipedulikan sebagai pertimbangan kelayakan dalam menggali potensi anak didik yang menggapai ilmu pendidikan, andil dalam perjuangan mendidik murid akan menjadi ringan apabila banyak pihak yang turut membantu.

seperti halnya, pengakuan oleh donatur yang tidak mau disebut namanya memaparkan “sekolahan SD Tunas Jaya beralamat di Jl.Banyu Urip Jaya V/1A Kel.Putat Jaya Kec.Sawahan yang didirikan oleh Sulichah Poni selaku pendiri Yayasan Tunas Jaya dengan diresmikan pada 15/6/1967 di kantor pendaftaran Kota Madya Surabaya dengan nomor pendaftaran izin 17/SD/III/1967. serta hingga bergulirnya waktu pada hari kamis, 17/11/1983 keluar akte pendirian Yayasan Tunas Jaya.

Mengingat adanya riwayat sekolahan SD Tunas Jaya yang sering turut membantu orang-orang berfinansial kurang mampu juga menggugah para donatur lainnya untuk turut serta mendukung biaya ATK, biaya perawatan gedung, biaya operational, maupun biaya membangun fasilitas secara berkala dengan cara swakelola. Imbuhnya.

Dengan bergulir waktu, ditahun 2012 Kastiani selaku kepala sekolah SD Tunas Jaya mengemban amanah dari mertua Sulichah Poni selaku pendiri Yayasan Tunas Jaya untuk tetap selalu peduli dengan masyarakat berfinansial tidak mampu agar mendapat hak pendidikan yang layak, Kastiani bersama segenap donatur berupaya untuk melegalitaskan dengan cara bermusyawarah hingga pada tahun 2014 diterbitkan dijakarta Kep.Menkumham RI nomor : AHU-773,AH,01.04,Tahun 2014 Yayasan Pendidikan Sekolah Dasar Tunas Jaya Surabaya dengan NPWP : 31.243.237.0-614.000

Menjalankan amanah tidak semudah yang dikira, pasalnya pada tahun 2018 keluar surat pernyataan yang diduga dibuat secara sepihak oleh oknum yang berkeinginan menggapai tedensi dengan cara menyingkirkan orang kompeten dalam struktural Yayasan serta diketahui bunyi surat pernyataan tersebut mengarah pada penyerobotan hak pengelolaan Yayasan dan hak penggunaan lahan dengan berdiri gedung Sekolahan SD Tunas Jaya.

Secara bersamaan, wali murid dari warga Banyu Urip Jaya juga memaparkan bahwa sekolahan ter-ancam akan ditutup, perihal isu ditutupnya Sekolahan SD Tunas Jaya yang diduga dari RW 5 membuat seluruh wali murid dari warga Banyu Urip Jaya bingung akan penyebabnya.

Secara terpisah, proses pengurusan surat untuk kelengkapan administratif diduga terhambat selama dua bulan atas tidak kesediaan pihak RW 5 untuk memberikan tandatangan dan stempel dengan alasan masih sibuk serta berupaya memprovokasi beberapa warga setempat dengan tuduhan bahwa pihak sekolah melakukan pemalsuan tanda tangan.

Adanya tuduhan tersebut, berdampak pada proses pengurusan gaji honorer dalam registrasi serta pengajuan pada dinas pendidikan dan instansi terkait menjadi terhambat. Ujar wali murid.

Ironisnya, pihak kelurahan dalam menjalankan tugasnya diduga kurang tegas mengambil keputusan atas adanya tidak kesediaan RW 5 menandatangani surat rekomendasi ditujukan ke pihak lurah, berdampak hingga gaji guru honorer belum bisa dicairkan dan proses pengurusan administratif sekolahan menjadi terbengkalai, padahal secara legalitas SD Tunas Jaya sudah lengkap. Imbuhnya.

Aspirasi masyarakat sekitar, saat diwawancarai oleh awak media menegaskan “kalau tedensi RW 5 tidak tergapai jangan merugikan orang banyak dikarenakan sekolahan adalah fasilitas umum, dan seharusnya pejabat Lurah memberi tegoran jangan terkesan seperti ada main dengan RW 5, apabila RW 5 tidak mampu menjalankan tugasnya mending digantikan jabatan RW 5 kepada warga lain yang lebih amanah dan bertanggung jawab, kalau seperti ini kan kasihan pihak yang dirugikan”.

Bersambung,,,,,,Red.