Demo Gabungan Aliansi Kediri Nilai Koperasi Syariah Cekik Bunga Tinggi

Demo gabungan KediriKEDIRI, Berita TKP – Keberadaan rentenir menjadi momok bagi masyarakat, termasuk para pelaku usaha kecil. Selain menerapkan bunga yang mencekik leher, mereka pun sering kali tak segan berbuat kasar kepada peminjam yang telat membayar utang. Bahkan, mereka tak segan-segan mengambil paksa aset peminjam kalau yang bersangkutan beberapa kali telat membayar.

Permasalahanya, sering kali masyarakat kecil, termasuk para pelaku usaha kecil, tidak mempunyai pilihan lain. Mereka butuh dana dalam waktu singkat dan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Meskipun bunganya sangat tinggi, akhirnya mereka terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir.

Info yang diperoleh dilapangan, Keberadaan rentenir yang meresahkan dan merugikan masyarakat tentu saja harus dihilangkan. Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kediri Saifuddin Zuchri melalui Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dwi Sumiarso mengatakan, tuntutan yang disampaikan aliansi kepada Dinas Koperasi untuk memberikan sanksi tegas koperasi syariah dalam upaya menghilangkan rentenir yang menjerat pelaku usaha kecil dengan memberikan pinjaman bunga tinggi.

“Kami akan buktikan kalau memang Koperasi syariah ini terbukti akan kami beri sanksi secara administratif dan bila terbukti akan kami berikan peringatan bila ada penyimpangan,” kata Dwi Sumiarso

Ia menyebutkan, pihaknya akan menerapkan pola syariah murni menerapkan pembentukan koperasi syariah untuk mewujudkan target tersebut melalui pembinaan dan gerakan yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten.

Korlap Indonesian Justice Society (JIS) Agung, kata dia, pada tahun 2016 debitur inisial M pernah terikat perjanjian dengan koprasi syariah senilai 215 juta. Ditengah perjalanan debitur mengalami kolep.

“Upaya itu sudah berjalan. Saat ini Debitur sudah terbayarkan 356 juta 250 ribu dan itu sudah melebihi pokok pinjaman kalau kita bicara syariah. Akan tetapi saat pelunasan debitur tidak terbebani,” ujar Agung.

Menurut dia, tidak semua koperasi syariah berubah karena ada yang berstatus koperasi serbausaha (KSU), namun memiliki unit simpan pinjam. Ada juga yang hanya dalam bentuk koperasi simpan pinjam (KSP).

“Kalau koperasi syariah terjadi ada akad nisbah bagi hasil,” ucapnya.

Ditambahkan Agung, pihaknya sangat meyayangkan total yang ditagih koperasi syariah Rp 600 juta dari pinjaman Rp 215 juta dengan jaminan SHM tanah

Senada disampaikan Suwondo dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerak sebagai pendamping debitur yang ahirnya tidak ada kesepakatan dengan pihak koperasi syariah dan intinya harus segera melunasi. Pihaknya menilai kedua belah pihak sudah melakukan akad kesepakatan.Tujuannya supaya pola koperasi menerapkan prinsip syariah yang lebih menekankan berniaga sesuai ajaran Islam.

“Kami hanya bisa mengimbau kalau hari ini tidak ada kesepakatan terkait masalah ini kami akan melanjutkan demo lagi,” kata Wondo. (Ry/Mur)