Puluhan Tower di Kediri BODONG ❗❗

0
89

KEDIRI, Berita TKP – PLN dan Pelaku Usaha Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kediri Secara Massal Merugikan Negara. Keberadaan puluhan Tower Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Kediri patut di duga tak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Parahnya lagi, meski belum mengantongi Izin maupun rekomendasi dari Tim TP3 , pihak pengusaha nekat membangun menara tersebut.

Dengan tidak memiliki izin bangunan tower tersebut, maka patut diduga akan adanya kerugian negara karena tidak adanya retribusi pajak yang masuk kepada Kas daerah.

Supriyadi, Ketua LPD (Lembaga Penegak Demokrasi) saat di temui di Sekertariatnya mengatakan Terkait permasalahan keberadaan tower yang di duga tidak memiliki izin yang dapat  mengakibatkan kerugian Negara maka pihak Lembaganya sudah  melaporkan ke Kejaksaan Kabupaten Kediri.

Lanjut Supriyadi, Pihaknya b tak tanggung-tanggung dari pantauan hasil investigasi nya , ada sekitar 50 an lebih tower yang berdiri di Kabupaten Kediri saay ini tidak memiliki Izin Mendirikan bangunan.

“Kami telah melaporkan adanya dugaan kerugian negara ke Kejaksaan Kabupaten Kediri, serta meminta penjelasan dari PT PLN Rayon Pare dan Rayon Ngadiluwih, tidak ada tanggapan kejelasan dari 2 x Surat kami,” Ujarnya

Ditambahkan Supriadi, ia mengatakan sesuai Dalam laporan lembaganya, LPD Nomor : 036/SP.LPD/X/2020 tentang Pengaduan Diduga Tindakan Korupsi/Penyalahgunaan wewenang jajaran dinas kabupaten kediri, dan kepala rayon PLN atas pembiaran bangunan menara telekomunikasi dan pembiaran pendapatan anggaran daerah masuk, tertanggal 10 Oktober 2020.

“Kami meminta dengan tegas untuk melakukan pemanggilan dan penyelidikan dugaan tindakan korupsi, karena negara sudah dirugikan,” katanya

Menurut Supriyadi, dari sekitar 50 tower tersebut yakni tersebar Di 20 Kecamatan (Kecamatan Kayen Kidul 2 titik, Kecamatan Semen 2 titik, Kecamatan Pare 8 titik, Kecamatan Badas 6 titik, Kecamatan Ngadiluwih 1 titik, Kecamatan Kras 4 titik, Kecamatan Wates 6 titik, Kecamatan Kandat 5 titik, Kecamatan Plosoklaten 6 titik, Kecamatan Puncu 4 titik, Kecamatan Gurah 5 titik, Kecamatan Mojo 1 titik, Kecamatan Banyakan 2 titik, Kecamatan Ringinrejo 2 titik, Kecamatan Pagu 5 titik, Kecamatan Ngasem 5 titik, Kecamatan Gampengrejo 1 titik, Kecamatan Papar 1 titik, Kecamatan Tarokan 4 titik. Kecamatan Purwoasri 4 Titik). Dari masing-masing tower berdiri setinggi ada yang 42 meter dan 50 meter.

“Saya tegaskan, kami meminta secepatnya untuk dihentikan sementara kegiatan operasional menara telekomunikasi, karena mereka tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bangunan liar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sesuai dengan temuan kami, pembangunan menara tersebut tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan syarat-syarat lainnya, maka harus nya PT PLN Rayon Pare, Ngadiluwih, dan Grogol dapat menghentikan Kegiatan Tersebut. Jangan asal di berikan akses Pemasangan Instalansi Listrik,” pungkasnya.

Pantauan Media secara terpisah konfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri terkait laporan lembaga LPD,  Namun  menurut Sacurity, Satpam Instansi  tersebut, Kejari  atau Bagian Humas tidak ada di tempat kerjanya.(Tim)