Dugaan Hohohihe❗❗Ratusan Warga Desa Malangsari Geruduk Kantor Camat Tanjunganom

0
56

NGANJUK, Berita TKP – Ratusan warga Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk, menggeruduk kantor Kecamatan setempat. Massa ditemui jajaran Muspicam Tanjunganom di aula kecamatan. Bukan saja itu sejumlah perwakilan warga menuntut, para perangkat desa yang tidak bermoral (Kasun.red) untuk segera dicopot dari jabatannya, kendati tidak bisa memberikan suri tauladan pada warganya Pasalnya, warga menilai para perangkat ini sudah tidak bisa menjaga kepercayaan warga tersebut

Informasi yang didapatkan bidiknews.id dilansir Media online aksaratimes.com Massa menuntut pencopotan sunarsih selaku Kepala Dusun Santren dipercepat karena masyarakat sudah tidak mau dipimpin oleh Kasun tidak berrmoral,”ucap pendemo

Disamping itu disampaikan oleh Mohamad syaiful Anam perwakilan dari tokoh agama yang merasa resah oleh perilaku asusila yang dilakukan oleh sunarsih dengan sunaryo mantan kepala desa Malangsari.

Diketahui terjadi penggerebkan di desa watudandang kabupaten Ngajuk pada awal tahun 2020 yang dilakukan oleh sunarsih Kasun santren Desa Malangsari dengan mantan kepala desa malangsari sunaryo.

Sementara itu Mujiono selaku Kepala Desa dan jajaran pengamanan aksi dari Polres Nganjuk, masa kemudian melakukan audiensi di balai desa setempat.

Karena kita juga harus mematuhi prosedur dalam pemberhentian kasun sunarsih,kita juga sudah memberikan surat pemberhentian sementara terhitung dari tanggal 26 Oktober kemarin, kita menunggu hasil evaluasi dari kecamatan untuk memberikan surat rekomendasi atau surat pertimbangan sangsi berat terhadap oknum tersebut,”ujar mujianto

Dalam pers rilis yang dilakukan di Kecamatan Tanjunganom yang waktu itu masih Camat Tanjunganom Bambang Subagio,MM. Menyampaikan bahwa kita juga harus mencari pertimbangan yang kuat dan dasar dari pemberhentian ada pada UU no 6 2014,PP No.43,dan Permendagri No.67 dan perbup No.34 sebagai rujukan kita untuk melakukan pemberhentian tetap,tapi untuk pemberhentian sementara berlaku 30 hari dl setelah dikeluarkanya SK pemberhentian tersebut,”Tegasnya.

Ditemui salah satu Korlap aksi imam mengatakan, bahwa kami akan terus mengawal proses ini sampai tuntutan pemberhentian tetap dipenuhi,tegasnya. (Kla)