Kediri Berita TKP _Com Menjamurnya tower siluman alias menara telekomunikasi yang disinyalir tanpa izin kabarnya kini sedang dilaporkan Lembaga Penegak Demokrasi. Bahkan beredar rumor ada oknum pejabat yang main kedip mata, sehingga disinyalir puluhan tower bodong ini bisa lolos dibangun. Saat ditelusuri ternyata terdata ada sekitar 50 lebih tower bodong di Kediri yang biarkan berdiri tanpa izin yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten

Usut punya usut dengan terbitnya edaran nomer 300/1283/418-40/2020 yang ditujukan kepada pengusaha tower bodong atau tower siluman yang diduga belum ada dilengkapi izin apapun. Salah sumber menyebutkan bangun tersebut atas nama Direktur PT Lesmana Swasti Prashida tertanggal 22 april 2020, edaran tersebut itu sudah dapat digubris dari pihak PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area Kediri rayon Pare,” ungkap sumber yang menolak namanya disebutkan itu, saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).

Saat ditelusuri lebih lanjut terkait perizinan tower bodong ini, Manager PT PLN Wilayah Kediri Sub Rayon Pare Dayat bersama stafnya mengatakan pada media pihaknya tidak bisa memutuskan aliran listrik yang ada pada Tower yang tidak berizin bangunan IMB tersebut, sedangkan pemutusan aliran listrik hanya bisa dilakukan apabila pelanggan mengalami penunggakan pembayaran dan tersandung hukum tetap kejaran,” kata Dayat.

Dayat menyangkal, pihaknya tidak pernah sama sekali memberikan rekomendasi berdirinya beberapa tower, bilamana pelanggan mengalami keterlambatan baru dimungkinkan mengeluarkan izin tower tersebut.

“Jadi kita tidak bisa mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk apapun, apalagi ada pemutusan aliran listrik,” jelasnya seraya membenarkan terkait kasus tower bodong ini

Dengan adanya polemik yang terjadi terkait permasalahan tower bodong tersebut, informasi yang digali media menyimpulkan di Kabupaten Kediri sangat tergantung dengan aliran listrik milik PT PLN setempat. Bersambung. (Gus)