Kediri Berita TKP_Com Ahirnya Polemik Puluhan Tower Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Kediri patut diduga tak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Parahnya lagi, meski belum mengantongi Izin maupun rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika namun pihak pengusaha nekat membangun menara tersebut di wilayah Kabupaten Kediri Jawa Timur

Pantauan media dilapangan, Dengan tidak mengantongi izin tersebut, maka patut diduga akan adanya kerugian negara karena tidak adanya retribusi pajak yang masuk kepada kas daerah. Namun hal tersebut disampaikan, Ketua LPD (Lembaga Penegak Demokrasi) Supriyadi usai melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

Supriyadi menuturkan, tidak tanggung-tanggung dari pantauan investigasi ada sekitar 50 an lebih tower yang berdiri di Kabupaten Kediri tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

“Data sudah kami kantongi, selanjutnya akan kami laporkan adanya dugaan kerugian negara ke Kejaksaan Kabupaten Kediri, serta meminta penjelasan dari Dinas terkait,” ujar Supriyadi serta menunjukkan bukti laporan data lokasi titik pendirian tower di wilayah tersebut.

Ditambahkan Supriyadi, LPD Nomor : 036/SP.LPD/X/2020 tentang Pengaduan Diduga Tindakan Korupsi/Penyalahgunaan wewenang jajaran dinas kabupaten kediri, kepala rayon PLN atas pembiaran bangunan menara telekomunikasi dan pembiaran pendapatan anggaran daerah masuk, tertanggal 10 Oktober 2020.

“Saya ingin meminta dengan tegas untuk melakukan pemanggilan dan penyelidikan dugaan tindakan korupsi, karena negara sudah dirugikan,” jlentrehnya

Masih bersama Supriyadi, Ada 50 tower tersebut yakni tersebar Di 19 Kecamatan (Kec. Kayen Kidul 2 titik, Kec. Semen 2 titik, Kec. Pare 8 titik, Kec. Badas 6 titik, Kec. Ngadiluwih 1 titik, Kec. Kras 2 titik, Kec. Wates 6 titik, Kec. Kandat 1 titik, Kec. Plosoklaten 2 titik, Kec. Puncu 2 titik, Kec. Gurah 3 titik, Kec. Mojo 1 titik, Kec. Banyakan 2 titik, Kec. Ringinrejo 2 titik, Kec. Pagu 2 titik, Kec. Ngasem 3 titik, Kec. Gampengrejo 1 titik, Kec. Papar 1 titik, Kec. Tarokan 2 titik). Dari masing-masing tower berdiri setinggi ada yang 42 meter dan 50 meter.

“Saya meminta untuk dihentikan sementara kegiatan operasional menara telekomunikasi, karena mereka tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bangunan liar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018,” tegasnya

“Sudah jelas, apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi. Jadi kalau belum mengantongi izin seharusnya di tindak,” katanya

“Tuntutan kami ingin menegakkan supremasi hukum kepada pihak-pihak terkait, bukan seperti ini apalagi tidak ada korek apai jika tidak ada korek. Jangan membuat keputusan tidak berani, jangan sekali-kali berpihak kepada pengusaha dan ini jelas melanggar hukum, ” Tambahnya

Tidak sampai disitu, Supriyadi menginginkan segera dihentikan kegiatan pengusaha tersebut. Menurutnya ini sudah merugikan negara juga masyarakat dan jangan berdalih takut dengan konsorsium pengusaha menara telekomunikasi. Ingat kalian dibayar oleh negara dari hasil keringat rakyat, “Sambung Ketua LPD Kediri Raya. (Gus/Kla)