Sertipikat Dari Program PTSL Atas Nama Makwin Cacat Hukum

Surabaya Berita TKP_Com Meski dalam situasi yang sulit perekonomian di Indonesia dampak dari pandemi Covid 19, khususnya termasuk wilayah Surabaya. Berbagai macam bantuan dan Penggratisan Kesehatan melalui BPJS juga program pemerintah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar Warga Negara Indonesia khususnya warga Surabaya bisa memiliki sebidang  tanah beserta bangunannya.
Ada kepastian hukum yang sah dan kelengkapan data (surat tanah). Lain halnya yang terjadi dengan warga Banyurip Surabaya “Halideh”, dia sangat bingung dan gelisah. Akhirnya dia datang untuk meminta tolong dan konsultasi di kantor Lembakum Indonesia ( foundation of justice) jln.Wonorejo IV no.66A,Kelurahan Wonorejo,kecamatan Tegalsari Surabaya. pada hari Rabu 25/11/2020 . Persoalannya, bahwa bangunan dan rumah yang berdiri diatas tanah Negara/T.N (Eigendom Verponding Indonesia) yang diperolehnya dari hibah pada tanggal 21 Desember 2011 bermaterai cukup dibawah tangan, diketahui RT dan RW setempat. 
penerima Hibah atas nama Makwin atau Halideh, sedangkan yang memberikan hibah atas nama Makmun.
Begitu juga Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan diatas tanah Negara dibuat pada tanggal 24 Desember 2011 yang diketahui RT, RW, dan Lurah Banyu Urip yang dikuatkan dengan Camat Sawahan beserta 2 orang saksi.
Kelurahan Banyu urip dan dikuatkan Dengan Camat Sawahan beserta 2 orang saksi. Yang membuat dan bertanda tangan Makwin atau Halideh, materi atau draf dari pernyataan kepemilikan bangunan dan rumah perolehannya dari hibah. Halideh cerai dengan Makwin sekitar 01 Desember 2012 dan Makwin masih sepupu.
Menurut Halideh, bahwa orang tuanya masih kakak beradik dengan orang tua saya, terkait pembelian rumah dan bangunan di Banyu Urip, Kelurahan Banyu Urip itu patungan atau urunan dengan kedua orang tua Makwin dan Saya.persoalan program PTSL wilayah Kecamatan Sawahan sangat diharapkan sekali oleh warga. Warga berkeinginan agar status tanah bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat. Saat ada program PTSL dari BPN 1 wilayah Surabaya Barat tahun 2020, tiba-tiba sertifikat rumah di Banyu Urip berubah menjadi Sertifikat atas nama satu orang yaitu Makwin tanpa menghubungi saya, kepemilikan rumah atas nama 2 orang, ini pasti ada ketidak beresan terkait atas hak dan perolehan, mestinya sertifikat tersebut atas nama 2 orang berdasarkan surat-surat atau dokumen rumah yang ada,” jelas Halideh.
Dikonfirmasi secara terpisah, Dodik Firmansyah dari Lembakum Indonesia menyatakan bahwa,” Terkait masalah sertifikat Makwin  adalah ” Cacat Hukum “
karena pada waktu permohonan program dari pemerintah PTSL harusnya ditolak karena Alas Hak perolehannya 2 orang, semua sudah jelas dan tertulis bermaterai, cukup disaksikan pejabat berwenang yaitu Camat, Lurah, RW, RT dan 2 orang saksi, saya rasa sudah cukup kekuatan hukumnya. Dugaan sangat kuat
(Halideh) Karena Alas hak Dan kepemilikan Rumah Atas Nama Dua(2)
Orang, Pasti dan pasti Ada Ketidak Beresan terkait Alas hak Dan perolehan,
mestinya Sertipikat tersebut atas Nama
Dua orang, Berdasarkan Surat -Surat/Dokumen Rumah yang ada, tutur Halideh,
dikonfirmasi secara terpisah Dodik firmansyah dari lembakum indonesia: terkait Masalah Sertipikat Makwin “Cacat Hukum “karena Pada waktu Permohonan
Program dari pemerintah PTSL, Mestinya Ditolak Karena Alas Hak Perolehannya DUA(2) Orang,Sudah Jelas dan tertulis Bermaterai Cukup,Disaksikan pejabat Berwenang,
Camat,Lurah,RW dan RT,dan Dua(2) orang Saksi,sudah Cukup Kekuatan hukumnya,
dugaan sangat Kuat pidana kUHP psl 236,psl 242,psl 335 dan KUH Perdata1888, Bukti Asli Tertulis Dikarenakan Permohonan PTSL tersebut,Nama Halideh bisa tidak tercantum Maka Rana Hukum nantik yang berjalan ,dan kami Sudah Koordinasi dari pihak Penyidik Harda dikepolisian,” himbau Firman panggilan akrab Dodik Firmansyah.
Dari serangkaian kejadian ini media berita akan terus mengikuti permasalahan ini sampai tuntas. (Red)