Aksi ARPBK Orasi di Depan Kantor KPU Kediri, Ini Tuntutannya

KEDIRI, Berita TKP – Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Rekaman Pemenangan Bumbung Kosong (ARPBK) Kediri melakukan aksi damai di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri. Massa memprotes karena KPU pembiaran baner alat peraga sosialisasi (APS) pasangan calon (Paslon) dan Bawaslu diganti alat peraga resmi dari KPU yang didalamnya juga memuat gambar BuKos yang nota bene cacat administrasi.Kamis (3/12/2020) pagi di Terminal Simpang Lima Gumul

Suhu politik di Kabupaten Kediri diharapkan tidak memanas menjelang digelarnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri, hal ini disampaikan Koordinator Presedium ARPBK Rahmad Mahmudi membenarkan aksi ini dan juga mengajukan surat pemberitahuan ke Polres Kediri bahkan berorasi di depan kantor KPU. Ia meminta ke KPU agar mengevaluasi keputusannya, karena menurutnya dinilai cacat administrasi.

“Kami tidak meminta apa-apa, yang kami inginkan adalah kesetaraan hak yang sama untuk bumbung kosong,” Imbuhnya

Sementara itu, salah satu relawan Kediri Roy Kurniawan surat edaran bagi seluruh pendukung BuKos diwajibkan memakai kaos berlambang BuKos,”Jangan biarkan Kediri terlelap tidur dan diperkirakan 1.500 orang akan memenuhi Kabupaten Kediri,” Ujar pria gempal sambil berteriak penuh semangat.

Senada disampaikan peserta aksi damai BuKos yang mengatasnamakan Amanah 68 yang berasal dari Kecamatan Purwasri didominasi oleh perempuan.”Kami datang mengajak anak-anak dan tetangga nyoblos Bumbung Kosong yang ikut mendukung BuKos,”kata Amanah di aksi damai

Ketua KPU Kediri Ninik Sunarmi didampingi Anwar Ansori selalu Divisi Teknis Penyelenggaraan bersama Agus Hariono selalu divisi hukum dan pengawasan. “Kami tetap mengapresiasi, perlu dijelaskan bahwa tidak ada aturan untuk memberikan fasilitas pada kolom kosong apalagi sanksi di TPS. Dan kami bekerja sesuai aturan dan tetep amanah dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kediri,” Ucapnya

Ditambahkan Anwar Ansori. dapat memahami aturan yang telah ditetapkan. Pihaknya meminta partisipasinya hadir di TPS tanggal 9 Desember untuk menggunakan hak suaranya.“KPU tidak akan merubah keputusannya dan apa yang dilakukan selama ini sudah berjalan sesuain dengan aturan,”ujarnya.(Gus/Mur)