Karena Sebab Ini, Oknum Pengacara Terancam Dipidanakan Kepala SMP 1 Babat

oknum pengacara berinisial SELamongan, Beritatkp.com – Seorang oknum pengacara berinisial SE di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, terancam dipidakan oleh Kepala SMPN 1 Babat. Melalui kuasa hukumnya bernama Agus Syahid Mabruri, Kepala Sekolah SMPN 1 Babat, Sujarno menyatakan bahwa kemungkinan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait fitnah yang dialamatkan terhadap dirinya.

“Secara hukum permintaan maaf tidak menghapuskan pidananya, tetapi untuk melakukan upaya hukum itu kami mempertimbangkan. Saya ingin mereka baiknya seperti apa. Tapi jika pihak sekolah harus melakukan upaya hukum, kami akan melakukan itu ke Polda Jatim,” ujar Agus Syahid Mabruri, SH, sebagai Kuasa Hukum Kasek SMPN 1 Babat, Sujarno S.Pd, M.Pd, Senin (8/2/2021).

Dikatakan Agus, kliennya heran karena muncul pemberitaan yang ditulis SE, isinya Kepala Sekolah SMPN 1 Babat menahan ijazah salah satu siswa yang dikategorikan miskin.

“Kemarin sempat muncul pemberitaan itu, ternyata pemberitaan itu 100% tidak benar. Kalau tidak benar menjurus ke arah fitnah. Terus ke arah pencemaran nama baik sekolah dan kepala sekolah. Ironisnya persoalan tersebut bukan konsumsi pribadi tapi sudah konsumsi media sosial dan media online,” ujar Agus.

“Terkait permasalahan tersebut, jelas kami tidak bisa menerima. Karena faktanya tidak seperti yang mereka sampaikan. Faktanya mereka itu sudah dapat keringanan biaya bahkan digratiskan. Terkait dengan masalah ijazah yang belum diambil, itu murni bukan kesalahan pihak sekolah tapi karena siswa itu tidak pernah menanyakan ke pihak sekolah dan ijazahnya belum ada cap 3 jarinya. Dengan begitu belum bisa dibagikan,” lanjut Agus Syahid, pengacara dari Syahid and Partners ini.

Lanjut Agus, terkait siswa miskin yang sekolah di SMPN 1 Babat manakala disampaikan sesuai mekanismenya, maka pihak sekolah pasti akan membantu, bahkan sampai kegiatan lain digratiskan.

Dia pun menyesalkan ada pihak ketiga yang memanfaatkan siswa tidak mampu itu untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Pihak ketiga ini seolah-olah dia ini sebagai kuasa hukum, tapi disisi lain dia tidak mendapatkan surat kuasa. Bahkan kedatangannya pertama kali ke sekolah bukan atas nama Toyi, tapi atas nama siswa lain yang seolah-olah sekolah ini melakukan pungutan-pungutan,” jelas Agus.

“Surat klarifikasi yang dikirim kepada pihak sekolah ternyata dilandasi dengan tidak baik juga. Kalau dia minta klarifikasi, harusnya surat itu disampaikan dulu ke pihak sekolah, surat kuasanya harus tunjukkan ke sekolah. Sekolahpun memiliki hak untuk klarifikasi terkait surat itu. Tetapi mekanisme itu tidak dijalankan. Justru surat itu disampaikan, hari itu juga dirilis di media online,” kata Agus menerangkan.

Agus curiga, rilis diluncurkan terlebih dahulu, baru surat klarifikasinya. Jika benar demikian, artinya ada niatan pemerasan.

“Setelah kami protes, akhirnya mereka mengajak ketemu hari Jumat (5/2/2021) di Depot Asih, Babat. Kasek saya dampingi. Lalu saya tanya ke dia, apakah dia bertindak sebagai wartawan atau sebagai pengacara. Jika sebagai pengacara apakah saudara bisa menunjukkan surat kuasa. Ternyata tidak ada. Akhirnya disana mereka meminta maaf
secara pribadi, dan Kasek pasti memaafkan. Tapi permintaan maaf itu juga harus disampaikan di media sosial,” katanya.

Ternyata, lanjut Agus, setelah pertemuan itu, permintaan maaf tidak dilakukan oleh SE di medsos. Justru SE membangun komunikasi kembali untuk dibantu menutup berita yang ditulis di websitenya.

“Untuk menutup (berita) itu butuh biaya. Tetapi ketika ditanya secara spesifik (jumlahnya), mereka tidak mau menyebutkan hanya memberikan gambaran. Kalau secara hukum ini sudah mengarahkan,” tegas Agus.

Untuk diketahui, Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 1 Babat, Sujarno dituding oleh SE melalui postingan Facebook dan website, bahwa Sujarno telah menahan ijazah salah satu siswanya bernama Toyi Furmanan yang dinyatakan lulus pada tahun 2020.

Melalui akun Facebook, pada 3 Februari 2021 pukul 19.40, SE memposting surat nomor 02/SE-PH/II/2021 perihal klarifikasi/penjelasan yang ditujukan ke Kepala Sekolah SMPN 1 Babat tertanggal 2 Februari 2021.

Dalam surat tersebut, SE mengaku sebagai pengacara dari orangtua murid Amiyati.

“Mohon klarifikasi atau penjelasan ijazah atas nama Toyi Furmanan yang mana siswa tersebut sudah lulus sekolah sejak tahun 2020 dan belum menerima atau ditahan ijazah SMPN 1 Babat sampai sekarang oleh pihak sekolah dengan alasan belum membayar atau lunasi uang Rp 1.637.000, padahal anak tersebut tidak mampu, anak yatim, dan mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP),” demikian isi surat tersebut.

Tidak cukup di Facebook, SE juga menuliskan di website, yang isinya :

“Siswa Miskin lagi yatim an. Toyi Furmanan warga desa sogo, babat sudah lulus sekolah Tahun 2020 lalu, tetapi ijazahnya sampai saat Feb 2021, ini ditahan/tidak diberikan pihak sekolah dengan alasan kekurangan/belum bayar uang sumbangan/bangunan /lainnya sebesar Rp. 1.600.000– .

Menurut orangtua wali murid ibu amiyati sudah menghadap kepala sekolah dengam membawa surat keterangan miskin dari desa , tetapi pihak sekolah tetap tidak memberikan ijazah cucunya tersebut.

Kita ketahui bahwa Siswa an.TF kondisi yatim bapaknya sudah almarhum, dan ibunya tidak mampu merantau ke jakarta ,sekarang TF tinggal bersama Neneknya Amiyati, yang keadaannya juga tidak mampu.”

Belakangan, setelah diklarifikasi dan menuding telah menahan ijazah, SE meminta maaf ke Kepala Sekolah SMPN 1 Babat.

“Terkait Pemberitaan dimedia online sebelumnya ,maka Kantor Pengacara’ Sahudi Ersad,SH &Ass’ Minta Maaf kepada Publik, Bahwa Pihak Kepsek SMPN 1 Babat,Lamongan Tidak Bermaksud Menahan Ijazah siswa miskin an. TOYI FURMANAN.

Bahwa ijazah belum diberikan karena siswa an. TF belum melakukan sidik jari diatas ijazah yang bersangkutan,” demikian permohonan maaf dari SE yang diunggah melalui website.

“Atas pemberitaan tersebut telah menodai dan mencemarkan pihak sekolah dan pribadi kepala sekolah SMPN 1 Babat. Pemberitaan tersebut telah disebar melalui akun Facebook milik Saudara Sahudi Ersad yang mengaku sebagai advokat, juga mengaku sebagai pimpinan pusat Melanesia Coruption Watch,” ujar Agus Syahid Mabruri.

Dikonfirmasi terkait ini, Kepala Sekolah SMPN 1 Babat, Sujarno menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menahan ijazah siswanya. Menurutnya, belum diserahkan ijazah tersebut karena belum ada cap 3 jari dari Toyi di ijazahnya.

“Sekarang ijazah kita antar langsung dan sidik jari telah dilaksanakan di kantor pengacara. Bagi siswa siapapun juga jangan segan-segan untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengambil ijazah, akan kami bantu. Bahkan kami gratiskan bagi yang tidak mampu, apalagi yatim piatu,” ujar Sujarno, yang selanjutnya menyerahkan santunan ke Toyi.

Menurut Sujarno, Toyi serta beberapa siswa yang tidak mampu juga pernah diberangkat rekreasi secara gratis oleh pihak sekolah supaya bisa bersenang-senang dengan teman-temannya.

Sujarno menyesalkan atas pemberitaan sepihak yang menyebut SMPN 1 Babat menahan ijazah siswanya tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu.

“Saat itu ada orang datang nanya ijazah yang ditahan. Saya tanya, putranya nama siapa yang minta dibebaskan. Dia gak mau menyebutkan. Lalu tanggal 4 Februari, dia langsung somasi, dan di berita online sudah beredar berita tentang Kepsek SMPN 1 Babat menahan ijazah siswa miskin. Belum konfirmasi, langsung dilayangkan. Dia posisinya sebagai wartawan apa kuasa hukum,” ujarnya.

“Akhirnya dia minta maaf dan mau merilis di media online. Tapi dia ngingkari, hp-nya mati semua. Prinsip saya, siapapun harus dapat pendidikan terbaik, baik kaya atau miskin,” ujar Sujarno. ( Bersambung ) /Red