Malang, BeritaTKP.Com – Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Kabupaten Malang, guna memantau penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) di Kabupaten Malang, Rabu 31/3/2021.

Dalam kunjungannya, Wamen Keuangan RI juga mengunjungi salah satu pengolahan hasil tanaman tembakau di Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara

“Hasil tembakau ini menjadi produk yang penting bagi Kabupaten Malang. Terlebih untuk Malang Raya hingga Jawa Timur,” ucap Suahasil Nazara.

Sehingga, dirinya berharap agar hasil produksi tanaman tembakau di Kabupaten Malang bisa meningkat. Secara tidak langsung akan meningkatkan DBH-CHT untuk di Kabupaten Malang.

“Di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.07/2020, disampaikan bahwa 50 persen dari DBH-CHT ini digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 25 persen digunakan untuk perbaikan bidang kesehatan, lingkungan dan sosial. Termasuk sarpras kesehatan. 25 persen lainnya digunakan untuk membuat lingkungan usaha yang bersifat legal,” papar Suahasil.

Menurutnya, 25 persen tersebut digunakan untuk melegalkan industri atau lingkungan usaha hasil tembakau. Karena soal legalitas industri hasil tembakau sejauh ini, menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet terkait alokasi DBH-CHT.

Suahasil melanjutkan, terkait alokasi DBH-CHT, ada beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo. Pertama adalah perlindungan bagi industri rokok atau hasil tembakau. Terutama bagi industri yang berskala kecil.

“Menurut beliau (Presiden Joko Widodo), hal ini agar pendapatan (DBH-CHT) bertambah. Dan tetutama, agar tenaga kerja bisa terus terserap,” ujarnya.

Selanjutnya, kendati produksi hasil tembakau diharapkan meningkat, Presiden juga berkehendak agar kesehatan masyarakat bisa tetap diperhatikan.

“Dari sini, yang dimungkinkan nanti akan ada pembatasan pada tingkat konsumsi hasil tembakau,” tegasnya.

Perihal legalitas industri hasil tembakau. Sehingga, diharapkan Pemerintah Daerah bisa membantu industri hasil tembakau terkait legalitasnya. Dari arahan tersebut, Wakil Menteri Keuangan RI menjelaskan barulah bisa ditentukan berapa alokasi besaran cukai.

Sebagai informasi, alokasi DBH-CHT Kabupaten Malang menjadi yang tertinggi di Jatim setelah Pasuruan. Yakni sebesar Rp 80 Miliar lebih. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Malang Raya. Yakni Kota Batu sebesar Rp 15,9 Miliar dan Kota Malang sebesar Rp 30,4 Miliar. SH/Red