Gresik ,BeritaTKP.Com – Keputusan hukum perkara jual beli tanah di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat banyak terdapat kejanggalan. Pasalnya, majelis hakim yang mengadili dan menangani perkara dengan nomor 105/pdt.G/2020/PN Gsk berat sebelah.

Max Lesilolo dengan beberapa barang bukti kasus jual beli tanah.

Terkait dengan perkara ini, kuasa hukum tergugat Masrur. Yakni, Max Lesilolo menuturkan adanya kejanggalan-kejanggalan karena ada banyak fakta serta barang bukti yang terkesan diabaikan majelis hakim. Padahal, barang bukti yang disampaikan dalam persidangan tersebut sudah jelas. Contohnya soal harga tanah permeternya. Di dalam materi penggugat pembelian tanah tersebut dengan nomor persil 115, kelas d.IV luas 40.260 meter persegi, letter C nomor 1619a.

“Disebutkan bahwa harga permeter tanahnya Rp 200 ribu. Padahal, harga sebenarnya adalah Rp 100 ribu permeternya dengan luas tanah 36.486 meter persegi sesuai dengan hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” tuturnya, Kamis (4/06/2021).

Masih menurut Max Lesilolo, bukti harga tanah Rp 100 ribu permeter itu berdasarkan pada surat pernyataan jual beli tanah nomor 590/04/437.103.09/2018 tertanggal pada 29 Januari 2018. Dalam surat yang sudah ditandatangani oleh para pihak dengan mengetahui kepala desa (Kades) Leran, Abdul Manan tersebut atas nama Tolkah (Talchah) yang dijual oleh ahli warisnya kepada pihak kedua, Enggar Sumijaya senilai total Rp 3.648.600.000 dibayar lunas. “Kenyataannya didalam materi perkara disebutkan harga tanah Rp 200 ribu permeter persegi, dengan total harga sebesar Rp 8.052.000.000,” paparnyar

Ia menambahkan, begitu pula dengan jual beli objek tanah sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) dengan nomor 214 dengan luas 22.210 meter persegi. Di dalam materi perkara penggugat telah disebutkan seharga Rp 450 ribu permeter persegi. Sehingga, totalnya Rp 9.994.500.000.

 “Berdasarkan akta ikatan jual beli nomor 395 pada notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Amanda Puspita, S.H., M.Kn., yang berkedudukan hukum di Jalan Tridharma Ruko Kawasan Industri Gresik, Kav B.17 Kabupaten Gresik disebutkan permeternya Rp 100 ribu. Dalam akta itu juga telah dijelaskan, pemilik tanah adalah H Achmad Syafian (Mat Pian) selaku pihak pertama yang menjual kepada Enggar Sumijaya sebagai pihak kedua dengan total nilai Rp 2.221.000.000. Jadi ada dugaan nilai jual beli tanah terhadap kedua objek tanah di Desa Leran, Manyar tersebut,” imbuhnya.

Atas dasar itu kata Max, majelis hakim pun mengabaikan semua barang bukti yang ada dan keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak tergugat. Sehingga putusannya menyatakan, para tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi serta diminta untuk melunasi pembayaran atas pembelian kedua obyek tanah serta melunasi semua hutang-hutang tergugat kepada penggugat, sekaligus membayar biaya perkara ini.

“Klien kami ini sebenarnya yang sudah mengeluarkan modal untuk pembelian tanah-tanah tersebut. Jadi cerita singkatnya klien kami ini awalnya habis mendapatkan uang atas penjualan tanah. Kemudian ditawari untuk ikut berinvestasi dengan membeli sebidang tanah lagi di daerah Leran ini, totalnya sekitar Rp 11,170 Miliar. Tapi pada akhirnya malah seperti ini,” katanya.

Sedangkan para tergugat dalam perkara gugatan nomor 105/pdt.G/2020/PN Gsk ini antara lain Masrur, Afifah, Umi Sholichah, Miftahul Ulum dan Nur Faidah. “Atas putusan ini, kami telah memutuskan untuk mengajukan banding dan juga berencana akan melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial (KY),” ungkap Max Lesilolo.

Sementara Humas Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Mochammad Fatkur yang juga merupakan hakim anggota dalam perkara ini, saat dikonfirmasi beliau enggan berkomentar dan memberikan banyak tanggapan terkait kasus ini. Karena hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa perkara ini tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri.

“Kalau memang masih ada para pihak yang merasa tidak sesuai atas keputusan hakim. Dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum di atasnya yaitu pengajuan banding. Namun, jika masih merasa ada yang tidak sesuai bisa menempuh proses hukum selanjutnya,” pungkasnya. [AES/RED]