(Warga harus sadar Pentingnya Reklamasi ) Kediri, BeritaTKP – Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mengatasi musibah bencana alam adalah mengantisipasi sejak dini sebelum terjadinya bencana ,seperti yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya, bahwa Gunung Kelud di Kediri pernah terjadi erupsi dan aliran lahar sangat berdampak pada kerusakan lingkungan dan tanaman petani , tidak hanya itu saja kerugian material juga tak tanggung tanggung menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah.

Seperti yang akan dilaksanakan oleh PT. Gemilang Bumi Sarana tak lain adalah untuk menjalankan program Pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam,dengan cara membuat Kantong lahar di aliran Sungai Konto yang bertitik di Desa Blaru yang menyeliputi Dusun Klampokrejo Dusun Selorejo, Dusun Ngamperejo dan satu lainnya berada di Desa Krecek, tidak menutup kemungkinan Gunung Kelud yang pernah erupsi pada tahun 2014 terakhir tidak meletus lagi karena gunung Kelud tersebut masih dalam kondisi aktif.ujar salah satu staf perusahaan PT. Gemilang Bumi Sarana.

Penambangan kerikil berpasir alami (sirtu) PT. Gemilang Bumi Sarana di Desa Blaru Kecamatan Badas merupakan kegiatan pertambangan untuk menjalankan program pemerintah Jawa Timur dalam menanggulangi bencana alam dan juga membantu dalam menyiapkan bahan bangunan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya Desa Blaru dan sekitarnya. Kegiatan penambangan yang akan dilaksanakan oleh PT. Gemilang Bumi Sarana tersebut sudah mendapat rekomendasi teknis untuk wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) sesuai dengan nomor HK. 05.03.Am /103/2016 tanggal 20 Desember 2016 .ujar staf BBWS Provinsi Jatim saat bertemu dengan warga dipendopo Kecamatan Badas tersebut.

Dalam hal ini Kepala Teknis Tambang (KTT) PT. Gemilang Bumi Sarana Rahman Hakim saat dikonfirmasi melalui telephon selulernya terkait dampak dari kegiatan penambangan di Desa Blaru menjelaskan, tidak ada suatu kebohongan atau janji janji palsu perusahaan terhadap warga petani yang bercocok tanam di Daerah Aliran Sungai Konto Desa Blaru yang terdampak pada kegiatan penambangan nanti. Seperti yang sudah kami kerjakan dilokasi Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri , kami melakasanakan kegiatan penambangan dengan hati hati dan penambangan langsung dilakukan Reklamasi (penataan) , selain itu kepedulian perusahaan kami terhadap warga petani DAS dan sekitarnya akan selalu diutamakan seperti yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten” Ujar Rahman Hakim.

M.kharim Lsm.

Seperti disampaikan Ketua Kadiri Corruption Watch ( KCW ) Muhammad Kharim SH pada media. Aparat Pemerintah Hukum ( APH ) yang seharusnya mengamankan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah. “Bukan sebaliknya pihak APH justru membiarkan proses Masyarakat yang akan menghalang halangi kegiatan tambang milik PT. Gemilang Bumi Sarana yang ada di Desa Blaru Kecamatan Badas,”Potensi kandungan meterial tersebut juga banyak digunakan pembangunan pribadi maupun pembangunan pemerintah yang ada saat ini .

“Apalagi PT. Gemilang Bumi Sarana dalam hal ini melakukan kegiatan tambangnya sudah resmi atau talah mengantongi izin tambang yang lengkap, jadi diharapkan tidak ada upaya pihak manapun juga yang boleh menghalang halangi jalannya tambang tersebut. setiap orang yang mendapatkan perizinan tambang galian C yang Sah pastinya sudah melakukan pemberian deposit dalam rangka,,, atau antisipasi apabila dalam proses melakukan normalisasinya muncul kerusakan kerusakan, tentunya akan di lakukan reklamasi pasca tambang. “Jelas Kharim

Menindaklanjuti Wabup Kediri Dewi Narita Ulfa dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini, bidang Pertanian pada Minggu ( 29/8/21 ) di Desa Blaru Kecamatan Badas Kediri, Muhammad Kharim pun mengatakan, tentunya pihak DPRD pusat tersebut belum saatnya melakukan Evaluasi kelokasi tambang milik PT gemilang Bumi Sarana saat ini, dikarenakan selama ini PT gemilang belum melakukan kegiatan penambangan sama sekali, kalau toh DPRD RI mau melakukannya Evaluasi ,apanya yang mau dievaluasi dilokasi tambang tersebut.” Dalam Aturan pertambangan yang berlaku yang akan mengevaluasi kegiatan pasca tambang adalah pihak Inspektorat pertambangan propinsi Jawa timur, adapun tujuan perizinan tambang galian C yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan dikantongi oleh PT gemilang adalah, untuk mengadakan kegiatan pengerukan Normalisasi aliran sungai agar tumpukan material pasir yang menimbulkan pendangkalan bisa teratasi Selain itu dengan adanya Normalisasi tersebut pastinya akan menambah kantongan kantongan material lahar dingin yang datang dari gunung Kelud, apalagi saat ini musim penghujan sudah mulai tiba, apabila kegiatan tambang tidak segera dimulai sangat di khawatirkan material Pasir/ lahar dingin yang dibawa air hujan dari gunung bisa menambah pendangkalan dan berdampak negatif pasti material lahar dingin akan meluap dan masuk ke pemukiman warga sekitar tanggul. “Kata M.Kharim

Dengan demikian, memintak kepada penegak hukum Polres Kediri agar mengawal jalannya perizinan yang di terbitkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur miliki PT. Gemilang Bumi Sarana. Dan segera mengadakan penangkapan kepada oknum Masyarakat atau segelintir kelompok masyarakat yang melakukan perlawanan kebijakan pemerintah provinsi. Apabila bila jika tidak segera dilakukan oleh penegak hukum maka sangat berdampak buruk bagi warga secara luas.”(Dlg)