Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Melakukan Pendataan SMA Dan SMK Se-JATIM Tahun 2016

pageSidoarjo, BeritaTKP.Com – 16-sept-2016.Rapat koordinasi pelimpahan kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus kepada pemerintah Provinsi JATIM.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi JATIM,Drs.SAIFUL RACHMAN.MM.Mpd. mengatakan pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui data riil sekolah menengah kejuruan yang ada di Provinsi Jawa Timur,sebelum dilakukan pelimpahan tersebut untuk meningkatkan mutu kwalitas pendidikan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Khususnya SMK.

Paling lambat pekan depan usulan dan pendataan tersebut sudah dilakukan karena sesuai dengan permintaan Pak Sekda dan Pak Gubernur H.SOEKARWO struktur organisasi harus segera di susun’’ katanya usai menghadiri rapat koordinasi pelimpahan pendidikan menengah dan pendidikan khusus ke pemerintah Provinsi JATIM Thun 2016 di SMA NOR Sidoarjo jumat 16-09 -2016.

Setelah pemaparan hasil rapat koordinasi pelimpahan kewenangan kepala Dinas Pendidikan Provinsi JATIM di sela –sela di cecar berbagai pertanyaan oleh beberapa awak media termasuk dari wartawan koran ini untuk klarifikasi mengenai pendataan dan pemberdayaan Pegawi Negri Sipil.

Dia mengemukakan pendidikan memiliki struktur yang cukup besar dan ada Unit Pelaksana Teknis yaitu adanya Kasubag TU yang berkaitan dengan administrasi dan juga keuangan di sekolah, dia juga menambahkan dengan adanya Kasubag TU tersebut tidak akan ada guru yang terlewatkan adanya kenaikan pangkat karena selama ini guru berdiri sendiri Kasubag TU itu  setara dengan eselon 4B dan itu sudah disetujui oleh kemendagri’’ jelasnya. Oleh karena itu lanjut dia,dengan adanya pertemuan ini teman-teman kepala sekolah segera melakukan pendataan usulan supaya struktur organisasi segera di susun.’’ Pungkasnya.

Dengan adanya pelimpahan ini justru akan lebih baik yaitu sekolah sebagai UPT pelaksana ada struktural di dalamnya, dimana nantinya akan di petakan kebutuhan Pns yang ada di dalamnya’’ Jelasnya. Dari data yang  saat ini di Jawa Timur terdapat 1886.SMK dan 1300.SMA, selain itu kepala sekolah juga tidak akan bertugas seperti kepala desa yang harus membawa stempel, karena stmpel sekolah harus berada di sekolah dan kepala sekolah tidak di bebani yang macam-macam’’ jelas Saiful Rachman.@ Nur Alim.

Download Apps BeritaTKP di Hp Anda