Probolinggo, BeritaTKP – Proyek pembangunan pipanisasi PDAM atau sarana air bersih senilai Rp 30 miliar di desa Ranuagung, Kecamatan tiris, Kabupaten Probolinggo, dinilai mubazir lantaran sejak pembangunan proyek tersebut pada tahun 2014 hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat alias mangkrak.

Ketua DPC PROJAMIN (Profesional Jaringan Mitra Negara / Pro Jokowi – Ma’ruf Amin),kabupaten Probolinggo yang akrab di sapa H.didik, yang di dampingi sekjen dan beberapa tim nya melakukan investigasi di proyek tersebut, saat di temui wartawan dirinya menjelaskan, ada beberapa hal yang di duga pelaksanaannya tidak sesuai spek, dan ada beberapa warga yang komplien, terutama dari pihat perhutani, karena tanpa ada pemberitahuan sebelum pengerjaannya, Lanjutnya, sebagai representasi rakyat Probolinggo seharusnya DPRD kabupaten Probolinggo segera memanggil eksekutif dalam hal ini Dinas PDAM kabupaten Probolinggo dalam persoalan proyek pipanisasi PDAM yang pekerjaannya di mulai pada tahun 2014 dan menghabiskan anggaran dana sebesar Rp 30 miliar namun sampai saat ini tahun 2021masih mangkrak dan belum di rasakan oleh masyarakat.

“Sebagai representasi rakyat, sebanarnya mereka harus pang­gil pihak eksekutif termasuk PDAM untuk menanyakan apa dan di mana problemnya,” ungkap ketua DPC projamin,Menurutnya, jika DPRD kabupaten Probolinggo, mema­nggil Dinas PDAM sebenarnya merupakan hal biasa saja dalam hal menjalankan tugas pengawasan dan bukan istimewa, sehingga pemanggilan itu dapat dilakukan.

H.Didik menegaskan DPRD Probolinggo harus berani untuk memanggil karena ini berkaitan dengan anggaran miliaran rupiah yang diduga bermasalah dan meru­gikan keuangan negara.“DPRD kabupaten Probolinggo jangan diam dan harus berani panggil agar jelas persoa­lannya,” tegas dia.

Menurutnya, jika DPRD tidak berani memanggil, maka jangan salahkan kalau publik curiga dan bertanya-tanya, apalagi fenomena ketidak percayaan masyarakat sema­kin bertambah kepada lembaga yang terhormat itu.

Ditambahkan, bila masyarakat tidak percaya dengan eksekutif, itu merupakan hal biasa karena tugas eksekutif melayani masyarakat. Tetapi jika kepercayaan terhadap DPRD tidak ada, maka hal itu akan berpengaruh terhadap fungsi dan tugas mereka.“Jika masyarakat tidak percaya dengan eksekutif, tidak bermasalah karena memang fungsi eksekutif melayani masyarakat sedangkan DPRD harus berteriak ketika ada kebijakan pemerintah yang salah,” tuturnya.

Sekjen PROJAMIN (Profesional Jaringan Mitra Negara / Pro Jokowi – Ma’ruf Amin) DPC Probolinggo Agus Sono mengatakan, proyek yang dibangun oleh pemerintah harus dapat mensejahterakan masyarakat tetapi faktanya proyek tersebut tidak dapat dirasakan dan justru merugikan masyarakat.

Karena itulah kami harus bersuara ketika terjadi persoalan yang berkaitan dengan pembangunan proyek pipanisasi PDAM ini bukan sebaliknya berdiam diri dan mentup mata’ “Ungkapnya.

Sampai berita ini di terbitkan media masih belum mengklarifikasi ke PDAM dan PT,pemenang tender: PT,indo penta bumi permai, PT, Tirta restu Ayunda (KSO). Alamat: jln, sidosermo pdk V A21 Surabaya.(Dlg)