Banyuwangi, BeritaTKP – Tambang pasir atau galian C di Sungai Blibis yang beralamat di Dusun Blibis, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi diduga ilegal dan resahkan masyarakat, Disamping diduga tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga merusak lingkungan.

Selain itu masyarakat di sekitar penambangan pasir menjadi resah karena lingkungan rusak dan menimbulkan debu dan merusak jalan serta bisa berdampak banjir dikemudian hari.

Tambang pasir tersebut juga menimbulkan keresahan dan reaksi warga terutama pemilik tambak bernama Yenti yabg ketika ditemui diwakili oleh anak buahnya Sukardi yang mengatakan akibat adanya penambangan pasir jalan menjadi rusak “Saya sebagai kepercayaan bos Tambak ini, bos (Yenti) bilang kamu tutup jalan itu / kasih pangklang biar dam truck tidak masuk, waktu dulu yang membuat jalan itu bos saya.”

Sementara pihak pengawas penambang galian C bernama Fa’iq mengaku memiliki ijin lingkungan dari Desa.“Saya bersama teman-teman melakukan penambangan di sungai/galian C dusun Blibis, Desa Patoman, Blimbingsari ini hanya ijin lingkungan sekitar dusun Blibis, Saya hanya mengawasi orang kerja selain itu mengawasi keluar material yang diangkut dam track, kslau masalah tambang/pengerukan pasir sungai ini yang lebih bertanggung jawab mbah Nyoto, jadi teman – teman silahkan menemui langsung Mbah Nyoto di rumahnya.”

Beberapa awak media langsung menuju kerumah mbah Nyoto sesuai yang diarahkan Fa’ iq. Sesampainya dirumah mbah Nyoto ternyata orangnya Masih di SMPN 2 Muncar.

Kurang lebih 2 jam menunggu, barulah orang yang ditunggu datang, dan dia (Mbah Nyoto) mengatakan, “Maaf teman – teman, saya tidak bisa menjawab, masalahnya saya ada urusan / pertemuan dengan Dinas Pendidikan di Banyuwangi sama Pak Radno,” ucapnya.

Sementara Masruri LSM BCW menyoroti tambang galian c tersebut menurutnya, rusaknya bantaran sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena ulah tambang pasir/galian C ilegal semakin berani.

Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang ditentukan dalam undang-undang mangkir dari semua yang ada merupakan tindak pidana, karena mencuri aset negara dan bisa dijerat dengan pasal 158 Undang Undang RI NO 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara.“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK ancaman hukumannya maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 Miliar.”(Dlg)