Surabaya, BeritaTKP.com – Didi Sungkono S.H.M.H spesialis pengamat Kepolisian memberikan tanggapannya mengenai keterang seorang terdakwa yang mengatakan bahwa Kepala Satuan Reskoba Restabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Memo Ardian SIK mengetahui kegiatan disebuah hotel, patut dikembangkan lagi oleh PAMINAL Mabes Polri.

 ”Itu keterangan fakta dipersidangan, harus dikembangkan lagi, kita bicara asas logika hukum dan asas legalitas hukumnya, seorang Kepala Unit tidak mungkin bergerak tanpa izin dari Kasatnya, kita semua tahu, dijajaran korp kepolisian, seorang Kanit dan anggota nya tidak mungkin berani bergerak tanpa intruksi apalagi waktu itu diberitakan salah satu media nasional, ditemukan 1 koper SENPI nya dan tidak ada sanggahan dari Kapolrestabes atau Bid Humas Polda Jatim, ini harus dibuka secara transparan tidak boleh ditutup-tutupi, bagaikan gunung es, marak dan sering terjadi para pengguna ditangkap dijadikan sapi perahan, diperas ratusan juta oleh oknum-oknum bermental bejat untuk memperkaya diri, tidak jarang pengguna harus meringkuk dijeruji besi kalau tidak bisa menyiapkan uang dengan nominal tertentu, harusnya sesuai UU No 35 Tahun 2009, Pasal 54 Pasal 55 terang dan jelas pengguna harus direhabilitasi bukan dimasukkan Jeruji besi, tapi fakta dilapangan dan fakta BAP rata pengguna dijadikan tersangka,dijerat pasal pengedar, nafsu untuk menghukum dan tidak membuat efek jera, apalagi kalau tidak bisa memenuhi permintaan oknum oknum tersebut, bahkan Ada salah seorang Kanit yang berani menyebut nominal sampai 300 juta”. Jelas Didik

Memang pembuktian nya akan sulit karena tidak ada bukti pembayaran, dan permintaan itu langsung melalui keluarganya,modusnya para pelaku ditangkap, diamankan, dua hari setelah penangkapan keluarga akan dihubungi, disuruh untuk merapat ke Polres untuk menemui Kanit dan disitulah terjadi proses negosiasi, kalau bisa memberikan permintaan itu,tentunya akan dikeluarkan.

Tapi kalau kurang dari permintaan pasti perkara dilanjut dan akan ditahan serta dijerat dengan pasal yang berat.

Urai Didi Sungkono. Sekedar masyarakat tahu Kanit III Reskoba Restabes Surabaya Iptu Eko Julianto, Aipda Agung Pratidina, dan Barigpol Sudidik, oknum polisi kini menjadi terdakwa dalam perkara narkotika kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (23/9/2021). Sidang berlangsung hampir empat jam lantaran saksi yang dihadirkan cukup banyak.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Johanis Hehamony, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakmad Hari Basuki dari Kejaksaan Tinggi Jatim menghadirkan 13 orang saksi dari 15 yang didaftarkan sebagai saksi dalam persidangan. Saksi pertama adalah seorang anggota Paminal Mabes Polri, AKP Firso Trapsilo.

Dalam kesaksiannya Firso mengakui jika saat itu ia bersama saksi lainnya yakni Sandi Yudha Wiratama mendatangi hotel Midtown tepatnya di Lobby pada hari penangkapan.

Menurutnya ada delapan orang yang diamankan dalam deretan kasus yang menjerat Iptu Eko Julianto, Aipda Agung Pratidina dan Brigpol Sudidik.

“Lima anggota Polri, tiga warga sipil,” kata Firso dalam kesaksiannya.

Setelahnya, ia bersama Sandi kemudian menginterogasi delapan orang yang diamankan dan langsung melakukan tes urine begitu mendapati barang bukti berupa narkotika ada di lokasi.

“Lima atau empat orang positif, sementara lainnya negatif. Saya agak lupa,” kata Firso.

Penasihat hukum terdakwa sempat melempar pertanyaan mengenai hasil tes urine dua orang anggota polisi yang juga turut diamankan dalam kejadian itu.

“Pak Made negatif. Satu lagi yang Polsek Tandes itu saya tidak tahu,”kata saksinya.

Setelah dimintai keterangan lebih lanjut saksi, Eko mengaku masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan di ruang kerjanya (Idik III Polrestabes Surabaya) yang berada di laci mejanya.

“Barang bukti yang ditemukan di ruang kerjanya itu, pengakuannya hasil dari penangkapan terhadap calon tersangka Ari Bimantara dan perkara lainnya,” sambung saksi.

Disinggung oleh penasihat hukum terdakwa, apakah ketiga terdakwa saat berada di hotel Midtown atas sepengetahuan dari Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Memo Ardian saat itu, saksi menyatakan tidak setelah mendapat keterangan langsung.

“Kami sudah memeriksa beliaunya disalah satu kamar Apartemen, untuk memastikan kebenaran anggotanya, dan beliau mengaku tidak tahu menahu tentang terdakwa yang berada di hotel Midtown,” pungkasnya.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa Agung Pratidina saat diminta untuk menanggapi menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar terkait dengan mantan atasannya tidak mengetahui kegiatannya saat itu.

“Kasat saat itu mengetahui kegiatan kami, bahkan barang bukti yang ada pada saya, dikasih Kasat yakni AKBP Memo Ardian.”ungkap Agung Pratidina menanggapi keterangan saksi.

Sementara, Kesaksian dari Firso juga ada yang disangkal oleh terdakwa Eko Julianto.

Firso yang semula menerangkan bahwa melengkapi dan menunjukkan surat perintah penyelidikan dugaan ketidak profesionalan dan penyalahgunaan wewenang kepolisian kepada para terdakwa, hal itu disangkal oleh ketiganya.

“Tidak ada surat perintah yang ditunjukkan kepada kami. Mereka langsung masuk. Saya bertiga tidak melakukan perlawanan karena dalam kejadian itu ada AKBP Anton Prasetyo mantan wakasat kami,” ujar Eko.

Firso yang awalnya tidak menyebut nama AKBP Anton Prasetyo, akhirnya mengakui di akhir kesaksiannya jika ia bersama AKBP Anton Prasetyo sebagai Kepala Timnya.

Tak hanya itu, Sandi Yudha Wiratama yang disebut turut serta melakukan interogasi bersama dengan Firso juga disangkal oleh Eko.

“Tidak ada saksi Sandi yang disebutkan oleh saksi Firso,” bantah Eko.

Firso dengan gugup pun menjawab jika Sandi saat itu berada didalam mobilnya yang terparkir di area parkiran.

Sementara itu, kuasa hukum dari tiga terdakwa, Budi Sampurno menyayangkan kesaksian AKP Firso yang dinilai tidak konsisten.

“Bahwa ada banyak kejanggalan dalam kesaksian. Saudara saksi menyebut jika ada empat atau lima orang yang positif saat dites urine. Lalu kenapa tiga terdakwa saja yang didakwa atas kasus tersebut. Alasannya semua berkas sudah diserahkan ke penyidik Ditnarkoba Polda Jawa Timur” kata Budi. @red