Probolinggo, BeritaTKP – Polemik pemanfaatan tanah urug dari lahan yang merupakan Aset milik negara yang berlokasi di gunung bentar desa Curahsawo kecamatan Gending kabupaten probolinggo terus bergulir bak bola liar.

Pasalnya hamparan tanah berupa bukit gunung bentar tersebut tercatat di sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) dibawah naungan Lantamal V TNI AL tersebut diduga jadi ajang bisnis ilegal beberapa oknum pengusaha dan pejabat.

Hal ini didasari dari pemantauan Barisan Pemerhati Kinerja Publik (BPKP) Jawa timur ketika melintasi wilayah probolingo. dimana terlihat ratusan retase dump truk berukuran 10 m2 hilir mudik tiap harinya keluar dari lokasi pengerukan lahan milik TNI AL menuju lokasi pengurugan yang peruntukanya untuk tambak udang ke arah timur sekitar satu kilometer.

Menurut Ketua Tim Barisan Pemerhati Kinerja Publik, Pusat, Ronald S, Kamis (16/09). mengatakan bahwa dari hasil olah lapangan disekitar lokasi, ada indikasi pungutan liar (pungli) yang di duga mengalir pada oknum mantan kepala desa setempat untuk tiap retasenya.

“info yang kita dapat mantan kepala desa ini memungut uang dengan dalih retribusi untuk desa, padahal dasar melakukan pungutan itu apa, kan gak ada. Hal inilah yang berindikasi pungli.” bahwa indikasi keterlibatan oknum mantan kepala desa ini sangat dominan di lokasi pengerukan gunung bentar, karena para pekerja dilokasi terlihat banyak berasal dari desa tersebut.”Bahkan informasi yang diperoleh menyebutkan, jika sang mantan kades juga sebagai penyedia alat beratnya seperti eksavator” tuasnya.

Hal senada juga disampaikan bagian investigasi BPKP Wilayah Jatim, A. Rido’i, sangat dimungkinkan, terkait hal ini yang paling di untungkan dalam bisnis yang kita duga ilegal tersebut adalah pejabat desa, yaitu mantan kepala desa curahsawo disamping pengusaha tambak dan pengusaha penyedia armadanya.” Katanya.

Sementara mantan kepala desa curahsawo kecamatan gending Kabupaten Probolinggo, Akbar saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa terkait dugaan pungutan liar per retase restribusi tanah urug Rp 5000 rupiah, diperuntukan muspika.”Lokasi yang diurug untuk pembagunan perumahan Angkatan Laut” jelasnya.

Dari pantauan awak media saat meninjau di lokasi, tampak tidak ada papan informasi akan dibangunya perumahan AL dan di pintu masuk lokasi tambang juga tidak ada papan informasi terkait ijin tambang tersebut. Saat disinggung tentang penyediaan alat berat untuk pengerukan, kepala desa mengatakan hanya mempasilitasi saja dan penyediaan armada angkutan tanah mobil Dump Truk.

Ketika Tim Investigasi Barisan Pemerhati Kinerja Publik, saat kembali ke lokasi tambang untuk kembali menggali informasi, tiba-tiba di cegah oleh pihak keamanan lokasi tambang untuk tidak memasuki area lokasi tambang tersebut atas perintah bos alasanya dan ketika di konfirmasi mengatakan tanah urug untuk lokasi latihan AL . (Dlg)