Surabaya, BeritaTKP– Kamis (30/9/2021) Miko Saleh selaku Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat DPP Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim mendatangi Bidpropam Polda Jatim mendampingi Muhlis beserta istrinya untuk mengadukan kasus penahanan kapal Putri Selina I oleh Polsek Masalembu yang dinilai cacat hukum.

Sambil membawa berkas kasus kapal Putri Selina I, Miko mengadukan ketidakadilan yang dialami Muhlis karena kapal yang menjadi sumber penghasilannya tidak dapat beroperasi sebab ditahan Polsek Sumenep sejak 27 Maret 2021 dengan alasan tidak memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Izin Pelayaran Indonesia (SIPI). Padahal kasus ini tak layak di SP 21 sebab pemilik kapal tidak mendapatkan selembar pun surat penahanan kapal dari pihak berwenang “Jadi kita di sini menjelaskan semua persoalan-persoalan dengan cara baik penangkapan maupun penyidikan itu semua banyak yang tidak melalui prosedur dan yang membuat resah WA dijadikan tersangka padahal tidak ada surat panggilan maupun penyidikan saat ditetapkan ini nggak ada sama sekali sehelai pun surat yang diberikan oleh pihak penyidik Polair.”

Anak Muhlis yang mengoperasikan kapalnya tak pernah dijadikan tersangka, namun tiba-tiba ada surat pemanggilan untuk menghadap Polsek Masalembu agar berkas kasus ini diserahkan ke Kejaksaan Sumenepb“Baru kali dia menerima surat panggilan untuk menghadap Polairud agar supaya diserahkan ke Kejaksaan ini yang jadi bingung dari pihak keluarga,” terang Miko.

Dari prosedur penangkapan hingga penyitaan barang bukti serta pemberitahuan status tersangka yang tidak disertai surat resmi, Miko menilai bahwa kasus yang menimpa anak Muhlis tidak bisa di limpahkan ke Kejaksaan.

Yang diharapkan adalah satu , kalau dari penyidikan itu awalnya sudah tidak sesuai harusnya P21 ini kan tidak bisa untuk disempurnakan untuk dijadikan P21 kalau kita runut kasus tersebut kayaknya P21 kayak ada suatu pemaksaan terkesan bahwa P21 ini sudah lengkap. Padahal dari persoalan ini justru tidak ada kelengkapan ini karena mekanisme etika di dalam penyidikan baik di dalam penyitaan barang bukti baik pemberitahuan tentang status tersangka saat diperiksa ini tidak ada sama sekali.

Berkas kasus penahanan kapal Putri Selina I dinilai cacat hukum tidak bisa dilanjutkan dan minta untuk dibatalkan demi hukum dengan haraan Muhlis kapalnya bisa kembali agar dapat berlayar dan mencari nafkah bagi keluarganya. (Dlg)