Jember, BeritaTKP – DPP GNPK Jatim akhirnya menunjukkan kesungguhannya untuk tetap konsisten mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi seputar polemik penerimaan Honor Pemakaman Pasien Covid-19 yang diterima oleh sejumlah Pejabat di Pemkab Jember, termasuk Bupati Jember Hendy Siswanto.

Selain melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPP GNPK Jatim juga telah berkordinasi dan melaporkan permasalahan tersebut ke Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur.

Dasar DPP GNPK Jatim tetap konsisten mengawal permasalahan ini menurut Ketua DPP GNPK Jatim, Rizky Putra Yudhapradana SH Sampai saat ini, kami tetap konsisten dalam mengawal permasalahan tersebut hingga terang benderan. Kami sudah mengirimkan Somasi pertama dan kedua namun belum ada tanggapan, sehingga kami lanjutkan dengan Laporan ke KPK. Selain Laporan ke KPK, kami juga telah melaporkan permasalahan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Surabaya (Jatim).

Poin apa yang disampaikan dalam Laporan tersebut, yang membuat GNPK menduga keras ada indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan ini? yang pertama, Tidak ada acuan SK yang disebut oleh bupati. Dalam SK tersebut tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Bupati boleh menerima Honor Pemakaman Pasien Covid-19 di Pemkab Jember, yang kedua, Kalaupun Benar, mengapa satuan nominal insentifnya antara Bupati, Sekda, Kadis, dan selevel Kabid masing-masinv menerima rata sebesar Rp. 100.000,- per Kepala, Yang Ketiga, ada inkonsistensi dalam bupati menyikapi permasalahan tersebut yang dimana penyataan Bupati Jember cenderung berubah-ubah ,Yang keempat, jelas ada Manipulasi Data terkait jumlah Pasien yang meninggal. Kami punya semua buktinya.

Semua pihak menerima honor tersebut harus bertanggungjawab, termasuk yang ikut “membidani” perbuatan tersebut baik dalam proses pembuatan SK hingga terjadi polemik tersebut.

Bupati dan sejumlah pejabat yang ikut menerima honor tersebut, mungkin merasa kebal hukum ya. Maka itu mereka menutup mata dan telinga atas permasalahan yang tejadi ini.

Pengembalian dana tersebut tidak lantas menghapuskan dugaan tindak pidana tersebut. Apalagi dituangkan jelas dalam Pasal 4 UU Tipikor. Kemudian GNPK tidak hanya melihat dana 100 ribu per kepala kematian, tapi komponen-komponen lain dalam tiap proses pemakaman itu kan ada biaya lain yang timbul. Dana itu kemana? Jadi sekali lagi, Jangan merasa Kebal Hukum.

Hukum harus ditegakkan, Semua Pihak Yang menerima honor tersebut tidak punya Sense of Crisis, Kepekaan Sosial, tidak beretika, disaat kondisi Masyarakat sedang susah, mereka “menikmati” hal yang seharusnya mereka Malu untuk Terima. Dan untuk Aparat Penegak Hukum di KPK dan Kejaksaan, kami harap bisa profesional dan Transparan dalam penyelesaian Kasus ini. Pastikan tidak ada yang Kebal Hukum. (Dlg)