Surabaya, BeritaTKP.com – Perhutani Baru mulai disosialisasikan Perum Perhutani setelah disahkannya UU Cipta Kerja dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan yang didalamnya mengatur tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa.

Direktur Utama (Dirut) Perhutani Wahyu Kuncoro mengatakan, bahwa pemerintah akan merilis dua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yakni tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa, katanya saat memberikan sosialisasi Perhutani Baru di Surabaya, Rabu (16/3).

“Ditengah merayakan hari ulang tahun Perhutani ke 61 kita punya isu strategis, tapi bukan untuk dilawan namun harus dilakukan,” kata Wahyu.

Menurutnya yang perlu disuarakan ke pemerintah bahwa Perhutani ini harus menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Ini kebijakannya pemerintah dari UU Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Wahyu menyampaikan, bahwa Kementerian BUMN sudah meminta kepada pemerintah jika menetapkan KHDPK, agar ada tiga hal yang perlu diperhatikan, pertama wilayah hutan yang nantinya ditinggal di Perum Perhutani adalah kawasan yang produktif, kedua ketika pemerintah menetapkan KHDPK harus memperhatikan asetnya Perhutani.

Terkait dengan tanaman yang sudah terlanjur ditanam dilahan hutan yang ditetapkan menjadi KHDPK, Wahyu menjelaskan bahwa Perhutani masih diberi kesempatan untuk mengeksploitasi produksi kayu yang sudah masak tebang sampai lima tahun kedepan.

“Sementara untuk tanaman yang masuk di KHDPK, tapi masa tebangnya masih lama, ini nanti bisa dikerjasamakan antara Perhutani dengan pengelola KHDPK, jadi dari sisi aset sebenarnya tidak banyak dirugikan,” katanya.

Begitu pula dengan aset berupa tanah dan bangunan yang nantinya berada di KHDPK, itu sama nanti juga bisa dikerjasamakan dengan pengelola KHDPK atau dengan masyarakat yang terlibat.

“Ini relatif tidak merugikan, jadi saya pesan kepada teman teman memang tanaman ini ditanam oleh para pendahulu kita, sehingga rasa memilikinya sangat tinggi, sementara kita ini bukan yang memiliki lahan,” jelas Wahyu.

Wahyu menegaskan, bahwa hutan itu milik pemerintah, oleh pemerintah melalui PP 72 Tahun 2010 dilimpahkan ke Perhutani untuk mengelola, jadi kita ini pengelola hutan bukan pemilik, beda dengan PTPN mereka memiliki sertifikat namanya HGU (Hak Guna Usaha).

Yang ke tiga, lanjut Wahyu adalah tentang SDM, karena nyaris separuh lahan hutan Perhutani seluas 2,4 juta ha, nantinya akan direduksi menjadi 1,2 juta ha yang akan di kelola Perhutani dan sisanya 1,2 juta ha akan dikelola KHDPK.

“Jadi SDM kita di lapangan ada sekitar 14 ribuan yang akan terdampak nanti, dan saya pastikan tidak ada PHK,” tegas Wahyu.

“Untuk itu disosialisasikan rencana peraturan baru guna memberikan pemahaman dan ketenangan bekerja bagi seluruh jajaran disegenap satuan kerja, sehingga tetap fokus pada pencapaian RKAP 2022 dan kontrak manajemennya,” tutup Wahyu mengakhiri paparan sosialisasi Perhutani Baru. @red