Gresik, BeritaTKP.com – Jum’at 25 Maret 2022 Ketua Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, (Lpi Tipikor RI) Jawatimur , sampaikan surat klarifikasi tindak lanjut perkembangan pelimpahan berkas laporan dugaan korupsi/Gratifikasi yang di lakukan oleh perangkat desa Bringkang kecamatan Menganti Gresik Jawatimur,yang di tujukan ke pada bapak kepala kejaksaan Negeri Gresik cq Pidana kusus.pinta Moch Hasan yang sebagai ketua Lpi Tipikor RI,Jawatimur melalui Awak media Jejakkasus,info,com ini, untuk segera menindak lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi dan penyalah gunaan wewenang dalam jabatan, yang di duga melibatkan delapan (8) perangkat desa ,yang termasuk mantan kepala desa ,mantan BPD , kepala dusun Buyuk,desa Beringkang dan tuju (7) tokoh masyarakat dusun Buyuk,desa bringkang,kecamatan Menganti,Gresik,Jawatimur yang di duga kerjasama dengan PT. Muntiara Cahaya Fajar selaku pengembang perumahan di wilayah Desa Bringkang,Menganti.

Yang sebelumnya sudah di laporkan Oleh Tim Investigasi Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia,melalui Kejaksaan Tinggi Jawatimur pada tanggal 25 Januar 2022.

sehingga berkas perkaranya ,oleh pihak kejaksaan tinggi Jawatimur pada tanggal 14 Febroari 2022 telah dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik, Berkas perkara tersebut sudah cukup lama tiga bulan (3 bulan),oleh karena itu,untuk mendapatkan kepastian hukum,kami tim Investigasi Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Infonesia ( Lpi Tipikor RI) Jawatimur mengirimkan surat Klarifikasi tanggal 25 Maret 2022, dan surat  tersebut sudah mendapatkan tanda terima di PTSP kejaksaan Negeri kabupaten Gresik,oleh Nur Asmaiyah,dan surat tersebut  juga kami tembuskan ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta dan Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPP LPI Tipikor RI) Aidil Fitri, SH, di Jakarta meminta Lembaga Hukum kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik agar segera  memproses dan menindak lanjuti Laporan dugaan korupsi/Gratifikasi yang mana laporannya tersebut sudah di kirimkan oleh ketua tim Investigasi Lpi Tipikor Jawatimur, Moch Hasan, melalui Kejaksaan Tinggi jawatimur, pinta ketua umum.

sesuai Undang Undang pasal 12B Ayat (1) UU No, 31/1999 Jo UU No 20/2001, Berbunyi setiap Gratifikasi kepada pegawai Negeri,Penyelanggara Negara Di Anggap Pemberian Suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korparasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada padanya karena jabatan atau. kedudukan yang dapat merugikan ke uangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara se umur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000-,( lima puluh juta rupiyah) dan paling banyak Rp,1.000.000.000-,(satu milyar).

Undang Undang Republik Indonesia No,31 tahun 1999, Jo Undang Undang Nomer, 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomer 31, tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 (1) dan (2). (Limbat)