Malang, BeritaTKP.com – Gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Malang pada Sabtu 10 April 2021 lalu, pukul 14.00 wib. Ribuan rumah rusak berat, ringan hingga kategori sedang.

Gempa yang terjadi satu hari jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriyah saat itu juga merenggut korban jiwa. Sejumlah sekolah hancur. Beberapa tempat ibadah pun luluh lantak.

Minggu (10/4/2022) hari ini, genap setahun gempa bumi terbesar di Kabupaten Malang selama dua dekade terakhir.

Ironisnya, meski sudah berjalan 365 hari pasca gempa, kondisi sejumlah rumah korban terdampak gempa hingga saat ini masih cukup memprihatinkan. Salah satunya, sejumlah rumah warga yang ada di Dusun Krajan, Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

Meski sudah dibangun kembali, kondisi rumah tak seindah dulu ketika dihuni lagi. Warga terdampak bahkan harus mengeluarkan cuan secara mandiri. Mayoritas warga mengaku terbantu hadirnya sejumlah lembaga amal swasta dan perorangan, hingga organisasi masyarakat non pemerintah. Beberapa warga terdampak bahkan harus mencari pinjaman uang guna memperbaiki rumah mereka. Pinjaman itu dengan harapan dapat tergantikan saat dana bantuan stimulan dari pemerintah nantinya, bisa cair atau diterima.

“Bangunan baru dapat bantuan, termasuk beberapa material. Alhamdulillah sudah bisa ditinggali. Hunian ini dibangunkan oleh badan amal,” Misdi, pria sepuh warga Dusun Krajan, Dampit, Kabupaten Malang, Minggu (10/4/2022).

Misdi bercerita, sebelum ada bangunan baru, ia mengaku tinggal di kediaman keluarganya yang lain. Sebab, rumah Misdi rusak berat akibat guncangan gempa.

“Rumah ini bisa ditempati sekitar dua atau tiga bulan lalu,” terang Misdi.

Ditanya mengenai bantuan bangunan dari pemerintah, Misdi tak tahu menahu dan hanya bisa pasrah pada anak-anaknya yang mengurus. “Gak tahu kalau bantuan dari pemerintah itu, anak-anak semua yang ngurus,” tegas Misdi.

Hal sama juga diucapkan Mujiati. Wanita 55 tahun itu warga Dusun Krajan itu mengaku, seluruh material bangunan rumahnya didapat dari lembaga amal. Hanya saja, ia dan keluarganya yang membangun kembali reruntuhan rumah pasca di terjang gempa bumi setahun lalu.

“Rumah saya belum selesai, sekarang tinggal di bangunan sementara karena butuh uang banyak untuk bangun lagi, dan ini belum selesai,” beber Mujiati.

Mujiati terpaksa mencari pinjaman uang untuk membangun kembali hunian miliknya. Karena bantuan yang ia terima dari lembaga amal, juga belum bisa sepenuhnya mengcover kerusakan rumah yang hancur total.

Mujiati mengaku harus mencari pinjaman uang sekitar Rp 100 juta untuk sebuah rumah yang ditinggali dengan empat anaknya. Sementara bantuan stimulan dari pemerintah pusat, sampai hari ini belum ia dapatkan. “Awalnya, katanya bantuan akan keluar bulan Oktober, lalu diundur. Dapat informasi sebelum April, tetapi belum turun, juga ini,” keluh Mujiati.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan membenarkan belum turunnya stimulan. Namun, pada Januari lalu telah dibahas petunjuk teknisnya, bantuan itu kini memasuki proses verifikasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

“Sekitar 1.020 rumah rusak berat sekarang posisinya ada di sekretaris utama BNPB dalam proses verifikasi APIP. Seminggu lalu kita kirimkan lagi proposal kedua untuk rusak ringan dan sedang,” jelas Sadono.

Sadono menambahkan, pada proses verifikasi ulang pihaknya melihat kondisi di mana warga sudah membangun secara swadaya. Kondisi itu juga menjadi bahan pertimbangan rencana awal yang diberikan dalam bentuk banguan berubah menjadi bantuan tunai. Namun ternyata mayoritas dari korban menghendaki tunai.

“Saat ini kami menunggu jawaban dari BNPB. Jika dibandingkan kota lain, jumlah di Kabupaten Malang lebih besar. Seperti di Blitar hanya seribuan dan kita ada 8.900 lebih terverifikasi,” tutur Sadono.

Jumlah yang besar itu, lanjut Sadono, menjadi kendala tersendiri yang memperlama proses verifikasi. Ditambah dengan banyaknya masalah ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.

“Kami berusaha filter verifikasinya dari tingkat bawah di Desa sampai Cipta Karya dan kembali ke BPBD. Sehingga bisa dicegah beberapa maslah yang menghambat,” pungkas Sadono.

Sebagai informasi, dalam setahun ini para korban masih belum menerima bantuan stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dijanjikan untuk dana rehabilitasi rumah mereka.

Korban terdampak khususnya dengan kerusakan berat, baru mendapatkan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 500 ribu setiap tiga bulan yang baru dituntaskan tahap duanya pada Desember 2021 lalu.

Sementara janji Pemerintah akan bantuan senilai Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 50 juta untuk rusak berat, hingga kini belum diterima warga terdampak yang rumahnya, sempat di datangi Presiden Jokowi setahun lalu. [ndaa/red]