Blitar, BeritaTKP.com – Setjen Kemen PUPR menuding Pemkab Blitar telah menyebar hoaks soal dana hibah Rp 229,5 miliar. Namun, Wabup Blitar Rahmat Santoso mengeklaim, semua sudah sesuai prosedur resmi kedinasan.
Wabup Rahmat membeberkan bagaimana dia dan Bupati Rini Syarifah diundang ke Gedung BPSDM Kemen PUPR pada 14 April 2022. Sebelum undangan itu datang, Rahmat mengaku sempat mengeluh kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait kurangnya APBD Pemkab Blitar untuk membangun jalan yang rusak.

“Saya sebagai wabup enggak mungkin diam saja dengan banyaknya laporan jalan rusak. Padahal, kami enggak ada uang dari APBD. Saya harus bikin terobosan. Dengan mengeluh kepada Ketua DPD RI Pak La Nyalla, beliau kemudian menulis surat kepada Kemen PUPR untuk membantu masalah Kabupaten Blitar,” ungkap Rahmat, Rabu (20/4/2022).

Selain itu, proposal permintaan bantuan juga dikirimkan ke DPR RI dan Kemen PUPR. Rupanya, upaya itu membuahkan hasil. Rahmat menyebut, staf Kemen PUPR menghubunginya dengan maksud akan meninjau langsung beberapa lokasi jalan yang akan diperbaiki.Staf Kemen PUPR lalu datang ke Blitar. Mereka didampingi petugas Dinas PUPR Pemkab Blitar kemudian meninjau jalan-jalan yang akan diperbaiki. Dari tinjauan itu, muncul daftar 14 ruas jalan yang masuk pemetaan program perbaikan.

“Sampai kemudian datang undangan dari Kemen PUPR agar kami datang ke sana untuk tandatangan MoU itu. Semua yang kami lalui sesuai prosedur resmi kedinasan. Dokumen-dokumennya juga resmi secara kedinasan. Kami tanda tangan MoU itu di gedung Kemen PUPR lho, bukan di kafe atau karaoke. Mereka yang undang kok, mereka yang tuding sebar hoaks,” jelas Rahmat, Rabu (20/4/2022).

Rahmat juga menandaskan, di zaman serba-online semua harus serbaterbuka. Termasuk ketika Pemkab Blitar menerima dana hibah Rp 229,5 miliar itu dari Setjen Kemen PUPR. Dalam penandatanganan MoU dana hibah di gedung BPSDM itu hadir Bupati Rini, Wabup Rahmat, Kepala Bappeda Jumali, dan Kepala BPKAD Kurdiyanto.
Ketika tiba di gedung BPSDM Kemen PUPR, rombongan Pemkab Blitar diterima staf Kemen PUPR. Informasi yang diterima Rahmat, staf yang menerimanya mengaku pejabat Eselon di PUPR.

Dari staf Kemen PUPR ini disampaikan, jika Setjen Kemen PUPR M. Zainal Fatah sedang rapat dengan KPK, sehingga tidak bisa menemui rombongan Pemkab Blitar. Lantaran alasan itu pula, penandatangan MoU dana hibah tidak dilakukan di gedung Setjen Kemen PUPR.

“Justru kalau saya sembunyikan informasi ini, saya bisa salah. Bisa ada penilaian bupati sama wabup main proyek jalan ini. Makanya, ketika penandatanganan MoU itu selesai, saya minta disebar di berbagai media massa dan akun medsos kami. Supaya warga Blitar tahu semua,”

tandasnya.

Sementara itu, Facebook Prokopim Pemkab Blitar dalam unggahannya menulis caption Kasubdit Bina Konstruksi Kemen PUPR Benhard, ST.MT yang memberikan dokumen MoU tersebut.

“Saya kan enggak ngerti Pak Zainal Fatah itu yang mana. Staf yang menerima kami katanya pejabat eselon di PUPR. Kami disambut baik. Sekarang semua serba-online reekk, ojok polsa palsu ae. Lak wes dilaporno polisi lak aku nyebar palsu-palsu. Besok Kamis (21/4/2022) saya klarifikasi langsung menemui Pak Fatah ini,” tegas Rahmat.[ndaa/red]