Surabaya,BeritaTKP.com – Kejahatan kasus pungli di samsat tandes surabaya barat seakan tak pernah ada habisnya apabila hal ini terus di biarkan oleh aparat penegak hukum, Terpantau Gamblang pemandangan pungli dan percaloan di samsat Surabaya Barat ibarat surga yang segar untuk meraup kepentingan kantong pribadi bagi sang penguasa samsat mulai dari PAUR dan ADPEL, hal ini sudah terbukti pihak samsat Surabaya Barat melegalkan percaloan di samsat tersebut, kalau pungli dan percaloan seakan di biarkan maka samsat Surabaya barat belum optimal dalam melayani pengurusan pajak terhadap masyarakat karena pengurusan pajak mulai roda 2 hingga roda 4 dihantui percaloan dan pungli.
Maraknya pungli dan percaloan hingga saat ini masih saja ditemukan di era globalisasi, gencar-gencarnya upaya pemerintah saat ini memberantas segala bentuk pungutan liar dan percaloan di segala sektor terutama dalam instansi pemerintahan. Saat dilakukan pemantauan oleh awak media beritatkp.com, nampaknya semakin hari semakin merajalela terutama di lokasi Samsat surabaya Barat (tandes) tapi kejahatan pungli dan percaloan seakan di abaikan oleh aparat penegak hukum? sudah jelas dalam undang-undang TIPIKOR N0 20 Tahun 2001 – Pasal 05 dalam UU tersebut dijabarkan, seorang pegawai negeri yang digaji oleh negara, dilarang menerima meminta sesuatu imbalan dalam melaksanakan tugasnya.
Banyaknya suplay kendaraan bermotor sehingga kinerja petugas samsat menjadi optimal. Ditengarai melebihi kapasitas, banyaknya calo ataupun makelar yang berada dilingkup kantor bersama samsat Surabaya barat. Menurut biro jasa yang berinisial Yt menjelaskan “tiap hari mendapatkan 5 berkas baik mutasi ataupun perpanjangan dan kita ada main dengan orang dalam maka dari situ setiap orang yang bayar pajak kalau melalui biro jasa pasti cepat pengurusannya dan tidak ribet, tidak seperti mengurus pajak sendiri pasti banyak kendala dan berbagai alasan nantinya yang dilontarkan oleh petugas loket, kalau kita menguruskan orang membayar pajak tidak perlu ribet, contoh kecil membayar pajak tanpa ada KTP kita bisa aja dan harus menambah biaya Rp 100 ribu dan kita juga setor ke orang dalam juga” ungkap biro jasa.
Diduga gratifikasi yang dilakukan melalui calo pada saat ini tidak menyurutkan tekat mengungkap yang terjadi di Samsat Surabaya barat, Penggalian bukti yang kiranya dapat mengungkap kejanggalan tersebut dilakukan dengan memantau kendaraan, para calo dan orang yang mengurus cek fisik kendaraan untuk keperluan pembaruan STNK dan baliknama, nampaknya sepakat bungkam seribu kata yang di cek fisik nomor rangka dan nomor mesinnya, temuan di lapangan memang tampak jelas adanya aktivitas cek fisik oleh petugas Samsat Surabaya Barat (tandes), namun hanya kendaraan roda dua saja. Aktivitas cek fisik kendaraan roda empat atau truck tronton tidak ada.
Menurut ketentuan yang telah ditetapkan, setiap pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan truck tronton yang akan memperbarui STNK dan mengurus balik nama kendaraan wajib dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin.”
Cek fisik truck dan truck tronton yang gak hadir di kenakan biaya Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. Mutasi keluar Acc mulai tahun 2013 -2015 di kenakan biaya Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. begitu juga adanya praktek jual beli Blanko atau Formulir yang dijual RP 47.000 ribu sampai RP 52.000 ribu seharusnya gratis”Ungkap nara sumber biro jasa yang berinisial (yn) yang di sampaikan ke awak media beritaTkp.com. Dana dari hasil pungli tersebut larinya kemana?.
Pada saat di konfirmasi wartawan berita tkp.com terkait masalah pungli dan percaloan ADPEL dan PAUR tidak berada di tempat kerja, memang kedua pejabat penguasa samsat surabaya Barat ini seakan sulit untuk di temui atau selalu menghidar dari wartawan, hingga berita ini di tayangkan ADPEL dan PAUR sulit untuk di konfirmasi. Bersambung @Jono
